Ilustrasi (sumber: https://gandhifoundation.files.wordpress.com/2010/09/salt_march.jpg )

Serangkaian peraturan perihal garam yang ditetapkan pemerintah Inggris membuat India kehilangan kesempatan untuk mengambil dan memproduksi garam di tanahnya sendiri. Peraturan yang merugikan itu ditentang dengan sebuah pawai yang dipimpin Gandhi pada pada bulan awal tahun 1930. Dari Ashram Sabarmati bersama pengikutnya yang tak lebih dari seratus orang, pada dua Maret Gandhi bergerak menuju Pantai Dandi yang jaraknya hampir empat ratus kilometer untuk mengambil garam. Selama perjalanan banyak dari rakyat yang ikut bergabung, antusiasme ini tak lepas dari ikatan emosional untuk bersama-sama mengubah nasib negerinya.

Rombongan pawai tiba di Dandi pada lima April, keesokan harinya Gandhi bersama Satyagrahi berjalan ke pesisir laut dan mengumpulkan garam, artinya hukum atas garam yang ditetapkan telah dilangggar. Aksi ini menjadi perhatian seantero negeri, bahkan hingga jutaan orang di seluruh dunia. Pawai ini dikenal dengan nama Salt Satyagraha atau Salt March.

Faksi moderat memilih untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai cara perjuangannya. Untuk menghindari kontak fisik, perjuangan mereka bersifat administratif, yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah Inggris.

Tidak berhenti di situ saja, Gandhi terus melakukan propaganda pemboikotan tanpa kekerasan (baca: nirkekerasan) terhadap hukum yang diskriminatif. Pengaruhnya berhasil, dengan menghindari perlawanan fisik, propaganda pemboikotan tersebut merebak di seluruh India. Hal ini membuatnya berulang kali masuk penjara, selain itu pembangkangan sipil yang dilakukan oleh rakyat India menyebabkan banyak dari mereka dipenjara.

Salt Satyagraha hanyalah salah satu dari sekian perlawanan yang Gandhi lakukan, baik itu di India selama perjuangan kemerdekaan, maupun ketika ia masih berada di Afrika Selatan. Pendekatan yang Gandhi lakukan dalam melawan negeri penjajah membuat India memiliki ciri khasnya sendiri di antara negara-negara yang tengah memperjuangkan kemerdekaan. Nirkekerasan (nonviolence) melekat pada sosok Gandhi dan perjuangan India dalam menentang kolonialisme.

Ahimsa dan Satyagraha Sebagai Jalan

Pada tahun 1915, Gandhi kembali ke India setelah sebelumnya dari Afrika Selatan. Saat itu, pemimpin India sudah terpecah menjadi dua faksi, moderat dan ekstrimis, distingsi keduanya didasarkan pada metode menentang pemerintah kolonial. Faksi moderat memilih untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai cara perjuangannya. Untuk menghindari kontak fisik, perjuangan mereka bersifat administratif, yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah Inggris. Namun, permohonan-permohonan tersebut ditolak berulang kali. Cara reformis tidak efektif sebagai upaya perjuangan dan tidak mampu memengaruhi rakyat India, terutama kaum mudanya. Di sisi lain, faksi ekstrimis lebih memikat kaum muda India yang dianggap lebih revolusioner melalui perlawanan fisik. Namun, faksi ekstrimis juga tidak cukup kuat untuk melawan polisi dan militer Inggris yang kekuatannya mustahil diragukan.[1] Kekerasan pejuang ekstrimis yang merebak di berbagai daerah India dihentikan oleh pemerintah kolonial dengan hukuman penjara. Kedua faksi ini insignificant, sudah tidak dapat diandalkan, hal ini membuat absennya kepemimpinan dalam perjuangan kemerdekaan India.

Ketika Gandhi terpilih menjadi presiden Indian National Congres pada 1921, rakyat India berharap kepadanya untuk memberikan solusi terhadap kemandegan perjuangan.  Sebelum Gandhi memimpin, program utama dari Indian National Congress adalah mempersatukan pejuang kemerdekaan di seluruh India. Maka membangun kembali kepercayaan diri pimpinan kedua faksi untuk bersatu dan berjuang bersama, menjadi langkah utama Gandhi. Pada saat yang bersamaan, Gandhi selalu berupaya untuk meredakan penderitaan yang dialami rakyat dan menjadi pembimbing bagi mereka.

Di antara dua faksi, Gandhi tidak memilih salah satu metode yang digunakan keduanya. Ia menolak pengajuan permohonan yang dilakukan faksi moderat dan menolak kekerasan faksi ekstrimis.[2] Hal ini bukan hanya oleh sebab kedua faksi tersebut insignificant, melainkan juga sebelum itu, metodenya sudah diterapkan oleh Gandhi ketika ia berada di Afrika Selatan. Gandhi memilih untuk tidak patuh pada aturan kolonial yang diskriminatif dan menolak kekerasan dalam usaha perjuangan.

Bagi Gandhi, menderita lebih baik daripada harus menggunakan kekerasan dan memaksakan kehendak. Kebenaran dipertahankan dan diperjuangkan tiada henti walaupun dengan penderitaan, hal tersebut akan meluluhkan hati oposisi dan bersedia menerima kebenaran yang diajukan.

Sebelum lebih jauh, kita membicarakan kodrat manusia menurut Gandhi, karena dari sini kita akan melihat hubungannya langsung dengan bagaimana seharusnya manusia bersikap, termasuk pada aspek politik. Bagi Gandhi, manusia tidak lepas dari dua hal yang ada dalam dirinya. Pertama, mengikuti ‘suara ilahi’ sebagai prasyarat bahwa dirinya menolak kejahatan. Kedua, mengkuti hasrat negatif yang akan membawanya pada dosa.[3] Manusia harus mengikuti suara hati (inner voice) sebagai unsur keilahian dalam dirinya. Bagi Gandhi, mengikuti suara hati lebih penting daripada mengikuti aturan negara, dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang bisa mengontorol suara hati manusia. Ketika suara hati tidak sesuai dengan aturan negara, maka bukan suatu hal yang salah untuk tidak patuh terhadap aturan tersebut. Gandhi melakukan advokasi terhadap ketidakpatuhan sipil (civil disobedience) dan tindakan nonkooperasi terhadap aturan-aturan kolonial yang diskriminatif.

Menurut Gandhi, hidup merupakan proses pada pencarian kebenaran (satya). Satyagraha sendiri berarti berpegang teguh pada kebenaran (truth force). Pencarian kebenaran tidak mungkin terealisasi tanpa nirkekerasan (ahimsa), “kebenaran adalah tujuan, dan ahimsa adalah cara untuk mencapainya.” Ahimsa menjadi basis untuk mencapai kebenaran[4]. Ahimsa erat kaitannya dengan cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Dalam etika Gandhian, ahimsa adalah keutamaan moral (moral virtue).

Sebagai pergerakan politik, Satyagraha memiliki tiga karakteristik. Pertama, mengubah pemahaman oposisi dan rela untuk menderita demi kebenaran. Seorang Satyagrahi selalu siap terhadap bentuk penderitaan apapun, dipenjara, atau bahkan mati sekalipun. Bagi Gandhi, menderita lebih baik daripada harus menggunakan kekerasan dan memaksakan kehendak. Kebenaran dipertahankan dan diperjuangkan tiada henti walaupun dengan penderitaan, hal tersebut akan meluluhkan hati oposisi dan bersedia menerima kebenaran yang diajukan. Kedua adalah konsistensi terhadap kebenaran dan nirkekerasan sebagai metode untuk memperolehnya. Sebagai contoh, Gandhi mengutuk bolshevisme yang dimotori Lenin, tujuan yang baik untuk membangun negara yang berasas kolektif, namun cara yang digunakan dalam pengambialihan kepemilikan privat secara paksa dan menggunakan kekerasan tidak dibenarkan. Ketiga, bersikap nonkooperatif terhadap sistem politik, sosial, dan ekonomi yang tidak adil. Nonkooperasi berbeda dengan ketidakpatuhan sipil, ketidakpatuhan sipil merujuk pada ‘hukum’ atau ‘aturan’ tertentu yang diskriminatif dan menunjukkan sikap tidak patuh terhadapnya, sedangkan nonkooperasi monolak bekerja sama karena ‘sistem’ politik dan ekonomi yang diskriminatif, sehingga tidak turut andil secara partisipatif dalam sistem tersebut. Bagi Gandhi negara dibangun dengan asas kerjasama (cooperation), bersikap untuk tidak mau bekerjasama akan memperlemah fungsi negara itu sendiri.[5] Hal ini dilakukanya untuk memperlemah pemerintah kolonial.

Gandhi dengan teguh memegang prinsip satyagraha sampai akhir hidupnya. Ia telah membuat gerakan sosial yang signifikan sebagai upaya meraih kemerdekaan. Cinta sebagai basis perjuangan membuatnya menjadi tokoh pasifis yang dihormati dunia.


Catatan Akhir:

[1]  Lih. Panda, A. N. The Gandhian Method Of Confrontation. The Indian Journal of Political Science Vol. 69, No. 1 (JAN. – MAR., 2008). Hal.127-128

[2] Lih. Ibid, hal.128

[3] Lih. Emin Salla, Michael. Satyagraha In Mahatma Gandhi’s Political Philosophy. Peace Research, Vol. 25, No. 1 (February 1993). Hal. 39-40

[4] Lih. Ibid,  hal. 51

[5] Lih. Ibid, Hal. 51-54

Facebook Comments