Sumber gambar: pinterest.de/pin/296533956713115261/

Pada masa kini, manusia hidup di sebuah dunia di mana imajinasi akan para penyihir telah tergantikan oleh kenyataan para insinyur, peralatan sapu terbang tergantikan oleh sebuah pesawat, dan ritus magis tergantikan oleh ritus matematis. Sebuah dunia yang dalam peristilahan Weber mengalami Disenchantment (Entzauberung)—penelanjangan dunia dari unsur-unsur magis dan metafisisnya. Dunia itu kemudian kita sebut sebagai dunia modern, dan ia telah terwartakan tepat semenjak Descartes pertama kali mengungkapkan frasa yang amat melegenda: “cogito ergo sum”. Artinya sebagaimana telaah Descartes, manusia melalui pijakan rasionya sudah sepantasnya menjadi pusat realitas tanpa pengecualian. Dorongan untuk melepaskan diri dari gelapnya selubung magis dan metafisis menuntun manusia menuju sebuah proses rasionalisasi dunia yang kita kenal sebagai gerakan Pencerahan (Aufklärung), melalui pergantian tradisi, nilai, dan cara pandang menuju bentuknya sebagaimana yang telah kita saksikan dalam satu-dua abad terakhir. Immanuel Kant pun mengatakan: “sapere aude!”, beranilah menggunakan akalmu!, dan kemandirian manusia untuk berpikir rasional itupun kelak menjadi semboyan modernitas. Mitos telah digantikan oleh rasio, dan seiring dengan itu, gagasan-gagasan mulia seperti kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan pun merekah.

Namun pada abad ke 20, Adorno dan Horkheimer—salah dua dari para pionir intelektual Mazhab Frankfurt dan berikut pula para penerusnya—melihat kenyataan yang justru sebaliknya. “Mitos sendiri seudah merupakan pencerahan, dan pencerahan berbalik menjadi mitologi”1. Kebangkitan negara-negara totaliter seperti Jerman Nazi, Uni Soviet, serta berbagai tragedi kemanusiaan yang mengiringinya layaknya dua perang berskala dunia beserta peristiwa Holocaust adalah pertanda yang tak terelakkan. Visi pencerahan telah menjelma tak lebih layaknya mantra para penyihir atau warta para Rasul, atau dengan kata lain: rasionalitas pencerahan yang menyatakan diri bersih dari selubung metafisis-magis ternyata hanyalah omong kosong, berikut pula gagasan-gagasan mulia yang ia bawa. Modernitas diam-diam menyimpan sebuah dialektika jahat di balik visi kemajuan manusia, dan kemajuan pun berakhir menjadi sebuah proses dehumanisasi dan bukannya emansipasi. Rasio telah menjadi mitos dalam bentuk baru.

SETELAH MARX

Dalam salah satu risalah terbesarnya, The German Ideology (1846), Karl Marx pernah mengungkapkan sebagaimana yang terkandung dalam teori materialisme historisnya bahwa masyarakat kapitalis akan mengalami keruntuhan dengan sendirinya melalui kontradiksi-kontradiksi internal dalam proses akumulasi kapital. Namun kemudian sejarah berbicara, setidaknya sampai pada hari ini, bahwa ramalan Marx tersebut belum terbuktikan. Di sisi lain, upaya kaum Marxis untuk merealisasikan penghapusan sistem kapitalisme tersebut terwujud dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Sebagian berusaha untuk menggerakan roda sejarah perkembangan masyarakat secara sadar sebagaimana Vladimir Lenin mewujudkannya dalam Revolusi Oktober—yang berkatnya lah ajaran Marxisme kemudian menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh besar di dalam konstelasi politik global di sepanjang abad ke-20, dan bukannya berakhir di dalam rak lemari museum sejarah pemikiran filsafat. Ada pula yang hanya tinggal menunggu alur sejarah mengalir—pandangan yang dikecam oleh Lenin dalam Berbuat Apa? (1902) berikut juga oleh kaum Marxis di bawah Komintern Moskow sebagai pandangan “ekonomisme.” Akan tetapi, terdapat satu kesamaan di antara berbagai paham Marxis yang berkembang sampai pada paruh awal abad ke 20 tersebut: memandang Marxisme secara ideologis, dan hal itu berarti menyakralkan ajaran tersebut layaknya ajaran agama dan melakukan upaya pemahaman ajaran bukan melalui telaah kritis melainkan secara dogmatis. Corak aliran Marxisme yang demikian kemudian dikenal sebagai Marxisme ortodoks.

Ortodoksi dalam perkembangan tradisi Marxis menginspirasi generasi pertama Mazhab Frankfurt—utamanya Horkheimer, Adorno, dan Marcuse—di bawah Institut für Sozialforschung untuk mengambil jalur yang berbeda, yaitu dengan mengintegrasikan ajaran Marxisme dengan berbagai tradisi filsafat serta disiplin ilmu lainnya untuk melahirkan sebuah filsafat kritis yang mampu menganalisis dan mengkritik relasi-relasi sosial dalam keadaan masyarakat nyata. Upaya ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi gerakan Kiri Baru (New Left) yang tersebar di mulai dari Amerika Serikat hingga Jerman Barat yang mengambil bentuk berbeda dengan realisasi paham Marxisme-Leninisme di Uni Soviet kala itu. Tujuan dari dari proyek filsafat kritis tersebut adalah—sebagaimana yang diungkapkan oleh Horkheimer—untuk menciptakan sebuah teori yang telah dimulai dalam tradisi filsafat kritis semenjak Marx dan Hegel untuk mengatasi permasalahan teori tradisional dalam ilmu-ilmu sosial-budaya yang telah terjangkit positivisme.2 Sifat positivistik tersebut dapat terlihat dalam anggapan-anggapan bahwa ilmu-ilmu tersebut bersifat bebas nilai (value-free), terlepas dari praksis sosial serta moralitas, dapat digunakan untuk memprediksi, serta menekankan objektivitas.

Namun pada kenyataannya, objektivitas ilmu-ilmu sosial-budaya dan filsafat adalah semu, sebab di baliknya terdapat secara tersembunyi kepentingan-kepentingan struktur kekuasaan untuk tidak ingin diganggu gugat. Hal ini dikarenakan, teori tradisional bersifat kontemplatif, artinya sekadar memandang dan merenungkan realitas tetapi tidak mau dan tidak bisa mengubahnya, sehingga teori tersebut menjadi afirmatif, artinya hanya membenarkan apa yang telah terjadi dan maka dari itu tidak dapat memahami suatu ketidakadilan yang seharusnya tidak ada. Ditambah, anggapan-anggapan di atas didasarkan pada kepercayaan buta terhadap metode ilmu-ilmu alam sebagai satu-satunya metode ilmiah yang absah. Hal ini semua merupakan warisan positivisme. Dengan bersifat positivistik, ilmu-ilmu tersebut hanya dapat melihat dan menerima fakta-fakta “terberi” (positif) dan menolak kemungkinan-kemungkinan yang melampaui fakta yang “terberi” tersebut (negatif) sehingga menutup usaha untuk membongkar ketidakadilan, sebab setiap aktivitas ilmiah hanya berakhir sebatas sebagai upaya untuk melanggengkan fakta yang ada, atau dengan kata lain, sebatas menyalin tanpa menyikapi kenyataan.

ANTARA ILMU PENGETAHUAN DAN POSITIVISME

Semenjak Francis Bacon (1561-1625), pengetahuan empiris-analitis yang kemudian menjadi ilmu-ilmu alam telah direfleksikan sebagai sebuah pengetahuan yang sahih tentang kenyataan. Deskripsi tentang hukum-hukum alam telah menggantikan deskripsi tentang Ada dalam metafisika. Puncaknya adalah dengan dilahirkannya paham positivisme oleh Auguste Comte (1798-1857) dan kemudian sedikit banyak dilanjutkan oleh Ernst Mach (1838-1916) yang mencitakan sebuah teori murni yang bebas dari spekulasi metafisis. Positivisme menganggap bahwa pengetahuan mengenai fakta objektif-inderawi sebagai pengetahuan yang sahih, dan maka dari itu ia sekaligus mengakhiri metafisika, sebab metafisika berusaha menelaah melampaui fakta inderawi. Namun pada nyatanya, ilmu-ilmu positif tetap mewarisi metafisika, sebab ia mewarisi asumsi-asumsi dasar yang tidak lagi ditelaah secara kritis dalam bangunan epistemis dan ontologisnya untuk kemudian diterima begitu saja, sehingga ilmu pengetahuan menjelma menjadi sebatas prosedur metodologis belaka.3 Kesuksesan metode ilmu-ilmu alam kemudian melahirkan suatu dominasi metodologis yang berimplikasi pada munculnya kepercayaan kuat terhadap sains. Fenomena ini disebut oleh Habermas sebagai saintisme, yaitu sebuah kondisi di mana kita tak lagi dapat memahami ilmu pengetahuan atau sains (positivistik) sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang mungkin, melainkan menyamakan pengetahuan dengan sains.4 Dengan kata lain, terjadi suatu bentuk stratifikasi pengetahuan secara naif yang berimplikasi pada dominasi sains di ranah metodologis.

Melalui cita-cita Comte untuk menciptakan suatu ilmu pengetahuan terpadu (Einheitswissenschaft), metode ilmu-ilmu alam kemudian diterapkan pula pada ilmu-ilmu sosial-budaya dengan pengandaian-pengandaian sebagai berikut: Petama, subjek mengambil sikap distansi penuh terhadap objek. Kedua, gejala subjektif manusia (kepentingan dan kehendak) tidak mengganggu objek pengamatan sehingga realitas sosial-kemasyarakatan disamakan dengan realitas alamiah. Ketiga, bahwa subjek dapat memanipulasi objeknya untuk mendapatkan pengetahuan menurut model kausalitas. Keempat, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam hukum-hukum universal layaknya hukum alam. Kelima, (ilmu-ilmu) pengetahuan yang dihasilkan bersifat instrumental, universal, dan bebas dari kepentingan (disinterested)5. Pemahaman positivistik atas ilmu-ilmu sosial-budaya kemudian berimplikasi pada pelanggengan status quo masyarakat, sehingga melestarikan konfigurasi sosial masyarakat yang bersifat represif dikarenakan upaya ilmu tersebut untuk hanya sebatas menyalin realitas sosial-kemasyarakatan, lebih-lebih lagi bahkan menjadi alat kontrol sosial dengan mengasumsikan bahwa realitas masyarakat persis seperti alam yang dapat dimanipulasi dan dikuasai. Maka dengan ini dapat dipahami, bahwa di masyarakat modern pengetahuan telah diganti dengan ilmu pengetahuan, epistemologi telah diganti dengan metodologi serta filsafat ilmu pengetahuan, dan rasionalitas nalar yang komprehensif telah direduksi menjadi serangkaian prinsip-prinsip metodologis.

RASIONALITAS INSTRUMENTAL

Melalui penelaahan historis terhadap metodologi ilmu pengetahuan dapat dipahami bahwa dalam perkembangannya, model teori yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan positivistik pada akhirnya menjadi ideologis. Sebab, dengan anggapan bahwa teori tersebut ahistoris, ia melupakan proses kehidupan konkrit masyarakat nyata yang berimplikasi dalam praksisnya, di mana ia berkemungkinan lepas dari atau tidak lagi sesuai dengan kerangka sosial-epistemisnya tatkala diterapkan. Sedangkan di sisi lain, dengan bersifat universal, ilmu pengetahuan itu sendiri senyatanya melakukan penipuan sebab ia sendiri merupakan produk dari masyarakat konkrit yang partikular. Selain itu dengan bersifat netral, teori tradisional justru berdiam diri terhadap masyarakat yang menjadi objeknya, membenarkan keadaan tanpa mempertanyakan, dan berakhir melestarikan kenyataan tersebut. Dan dengan memisahkan diri dari praksis (murni mengejar teori demi teori), maka teori tersebut tidak memikirkan implikasi praktisnya dan maka dari itu tidak bertujuan mengubah keadaan objek masyarakatnya.

Adorno dan Horkheimer dalam karyanya Dialectic of Enlightenment (1972) menjelaskan bahwa dalam penyelidikan historisnya, Positivisme berakar pada “pencerahan budi” yang tidak hanya dipahami dalam konteks kurun waktu sebuah abad yang kini kita kenal sebagai abad pencerahan (Aufklärung) melainkan segala usaha manusia untuk membebaskan diri dari ketakutan dan menegakkan kedaulatannya atas alam dan masyarakat. Positivisme yang terlahir dari semangat pencerahan menolak segala bentuk mitos dan dogma (yang terlihat dalam bagaimana positivisme sangat memusuhi metafisika) justru berakhir menjadi mitos baru yang menggantikan mitos lama (metafisika kuno dan agama).

Konsep rasionalitas yang dihasilkan oleh pencerahan itu sendiri disebut rasionalitas instrumental, atau meminjam istilah Weber, rasionalitas bertujuan (Zweckrationalität), di mana dalam ranah kerjanya untuk memahami kenyataan, ia mencapai hasil melalui formalisasi cara berpikir yang mengosongkankan dirinya dari “isi” sehingga hanya meninggal “bentuk” saja, yang terejawantahkan dalam logika formal dan matematika. Karena kehilangan isi dan tujuan pada dirinya, rasio menjadi netral dan dapat dipakai untuk tujuan di luar dirinya, dengan kata lain, rasio menjadi instrumen belaka.6 Manusia tidak lagi memperdulikan konsekuensi praktis dari aktivitas penggunaan rasionya sehingga ia menundukkan dirinya di bawah tujuan di luar dirinya, seperti politik, ekonomi, dan ideologi. Rasionalitas manusia yang sedemikian instrumentalnya lah yang memungkinkan negara-negara otoriter dan totaliter seperti Jerman di era-Nazi dan Uni Soviet di era-Stalin mengambil tempat dalam panggung sejarah.

Dalam konteks masyarakat kapitalisme akhir, manusia-manusia rasional-instrumental tidak lagi memperdulikan apakah aktivitas rasional-keilmuan mereka dipergunakan untuk tujuan represi atau kontrol sosial. Kesadaran teknokratis yang telah mengakar sedemikian kuat membuat daya kontrol sistem kekuasaan atas individu masyarakat modern menjadi begitu mendominasi. Standar tingkat kerasionalitasan suatu hal kini diukur dari sejauh mana hal tersebut dapat diperalat, dimanipulasi, dimanfaatkan, atau diperhitungkan secara matematis-ekonomis. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya ada untuk mengabdi kepada umat manusia, dalam kenyataannya justru sebaliknya, bahwa manusia lah yang kini tunduk pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana Marcuse mengungkapkan: “Dewasa ini, kekuasaan melestarikan dan memperluas dirinya tidak hanya melalui teknologi, melainkan sebagai teknologi, dan teknologi menyediakan legitimasi yang kuat bagi kekuasaan politis yang sedang meluas, yang mengabsorsi segala bidang kebudayaan.”7 Maka dari itu, kontrol atas realitas sosial-budaya adalah sama dengan kontrol atas manusia itu sendiri. Masyarakat modern, sebagaimana Marcuse mengungkapkan, adalah “rasional dalam detail, namun irasional dalam keseluruhan”.

Pada titik ini lah perumusan teori kritis generasi pertama Mazhab Frankfurt mengalami kebuntuan, sebab melalui penelaahan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kemudian disadari bahwa rasionalitas instrumental dalam sistem masyarakat modern telah begitu mengakar sehingga penindasan atas kemerdekaan manusia telah berjalan sedemikian total. Setiap praxis emansipatoris hanya akan berakhir sebagai perbudakan dan penguasaan dalam bentuk baru, sebab rasio kritis telah tergantikan oleh rasio instrumental, dan dengan demikian pula dalam setiap upaya emansipasi selalu tersimpan suatu pengandaian sikap dominasi. Pada akhirnya, usaha pemerdekaan manusia akan berakhir sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme penguasaan oleh sistem masyarakat modern—atau setidaknya, demikianlah anggapan yang berlaku hingga Habermas merehabilitasi proyek teori kritis para pendahulunya.

PARADIGMA KOMUNIKASI

Dalam menghadapi pesimisme para pendahulunya, Habermas melakukan pendekatan yang berbeda. Melalui gaya berfilsafatnya yang jauh lebih sistematis dan teliti, ia mencoba untuk melakukan rekonstruksi dan kritik terhadap banyak tradisi pemikiran yang berupaya ia integrasikan dalam bangunan sistem teori filsafatnya. Salah satunya yang paling utama adalah mengenai praxis, di mana ia meredefinisikan ulang konsep mengenai praxis yang berakar pada teori Marx, di mana praxis disama-artikan dengan kerja. Habermas membagi praxis secara tegas menjadi dua, yaitu kerja dan komunikasi, di mana keduanya sejatinya telah dipahami oleh Marx sendiri dalam pemikiran materialismenya, sebagaimana yang tampak dalam kekuatan produksi (kerja) dan hubungan produksi (komunikasi)8. Hanya saja, Marx kemudian mengabaikan aspek komunikasi dalam bangunan epistemologisnya karena memberikan atensi terlalu berlebih terhadap kerja. Reduksi terhadap konsepsi praxis ini kemudian membuat bidang interaksi lenyap ke dalam bidang kerja dalam taraf epistemologisnya. Hal ini pula yang kemudian memberi tempat bagi rasionalitas instrumental dalam kerangka paradigmatis bangunan teori filsafat perkembangan masyarakat Marx, yang kemudian dikenal sebagai materialisme dialektis dan historis.9 Sebagai konsekuensinya, Marx akhirnya memberi penekanan total pada basis material-ekonomis sebagai variabel penentu yang mempengaruhi superstruktur kesadaran dan politis masyarakat, yang kemudian perlu disadari bahwa relasi antara dua bangunan masyarakat tersebut tidaklah bersifat deterministik-satu arah yang tersimplifikasi sedemikian rupa, yang pada akhirnya melupakan kondisi “subjektif manusia” yang justru menjadi titik tolak perubahan emansipatoris di dalam diri masyarakat—dalam hal ini adalah rasio.

 Hal tersebut juga berlaku pada para jajaran pemikir mazhab Frankfurt generasi sebelumnya, dimana kritik yang dilakukan mengalami jalan buntu sebab paradigma yang dibangun dalam upaya mereka memperjuangkan kepentingan emansipatoris masihlah terbatas pada paradigma kerja yang berakar para rasionalitas instrumental. Artinya, mereka masih terjebak pada reduksi praxis sebagaimana Marx. Sehingga secara sadar ataupun tidak, upaya emansipasi yang dibangun dalam perumusan teoritis dan praksis para pendahulunya masihlah berada pada logika dominasi dan saling menguasai dalam pola interaksi yang asimetris. Hal ini dapat terlihat semisal dalam bagaimana para tokoh generasi pertama Mazhab Frankfurt berupaya merumuskan proyek teori kritis tanpa melibatkan kaum pekerja yang seharusnya menjadi subjek emansipasinya. Perluasan konsepsi praxis dan upaya memperjuangkan kepentingan emansipatoris ke dalam ranah komunikasi memiliki konsekuensi yang amat besar terhadap pengembangan metodologi ilmu-ilmu sosial-budaya yang kemudian melahirkan paradigma tersendiri yang berbeda dengan paradigma kerja ilmu-ilmu alam.

Di dalam ilmu pengetahuan sosial-budaya, relasi antara subjek pengamat dengan objek yang diteliti tidaklah bersifat asimetris, melainkan sejajar, di mana kedua subjek sama-sama bersifat historis dengan interaksi yang bersifat dialogis. Historis artinya, bahwa subjek pengamat dalam upayanya mendapatkan pengetahuan dari interaksi tersebut tidaklah berada di sebuah dunia luar sejarah yang tak terikat waktu juga pengalaman sosial, melainkan berada di sebuah realitas dunia sosial yang sama sebagaimana dunia dari objek yang diamati berada. Artinya, sisi subjektifitas subjek pengamat maupun objek yang diamati memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penghasilan pengetahuan dari interaksi tersebut. Interaksi dialogis berarti, antara subjek pengamat dengan objek yang diamati tidaklah bersifat satu arah (nomologis), melainkan dua arah (dialogis), yang dijembatani oleh medium sosial berupa bahasa, dan bukannya kerja. Pendekatan humanistis-interpretatif pada ilmu-ilmu sosial-budaya kemudian membentuk kepentingan kognitif tersendiri yang berbeda dengan kepentingan kognitif ilmu-ilmu alam yang bersifat teknis-instrumental, yaitu kepentingan praktis-komunikatif, di mana tujuannya adalah bukan untuk menguasai dan memanipulasi objek yang diamati sebagaimana manusia menguasai dan memanipulasi alam, melainkan menghasilkan sebuah pemahaman timbal-balik antara subjek pengamat dan objek yang diamati. Dengan demikian, pengetahuan reflektif (Reflexionswissen) dengan pemahaman timbal-balik mendapatkan tempatnya dalam ilmu-ilmu sosial-budaya, dan bukannya pengetahuan untuk menguasai (Verfügungswissen).10

Dengan menerapkan paradigma komunikasi dalam bentuk praksis tindakan komunikatif di ranah sosial-kemasyarakatan, masyarakat modern dapat terhindar dari aktivitas saling mendominasi dan menguasai sebagaimana yang tampak dalam negara-negara otoriter dan totaliter, yang dalam hal ini adalah penguasaan pihak-pihak tertentu melalui mekanisme kontrol sosial, dan objektifikasi manusia melalui reduksi dimensi individu hingga hanya sebatas sebagai gejala-gejala ilmiah dalam realitas sosial-kemasyarakatan. Sebaliknya, tindakan komunikatif dalam domain sosial-kemasyarakatan justru dapat menjadi upaya emansipasi setiap individu manusia dalam sistem masyarakat modern tanpa terkecuali, sehingga justru kita tidak terjebak pada tindakan kontra-dominasi serta saling menguasai.

PENUTUP

Habermas berhasil menunjukkan dengan bertolak dari tradisi teori kritis, bahwa cita-cita kebebasan masihlah ada dan upaya penyelamatannya dari jantung peradaban modern sangatlah memungkinkan, sedangkan pesimisme para pendahulunya tidaklah membantu. Upaya penguraian, rekonstruksi dan sistematisasi teori kritis Habermas dengan brilian mampu membuka harapan bagi proses rasionalisasi masyarakat modern yang mengalami ketimpangan karena berpangku pada rasionalisasi instrumental semata, dengan mengacu pada aktivitas dasariah manusia yang sama sekali luput dari cakrawala pandang para pendahulunya, yaitu komunikasi.

Perluasan lingkup teori kritis pada ranah komunikasi memungkinkan manusia untuk memperjuangkan kepentingan emansipatoris yang mampu menembus jauh batas-batas kelas sosial, ras, budaya dan agama dalam realitas masyarakat modern yang kini semakin plural sehingga emansipasi atas seluruh manusia menjadi mungkin, terlebih mengingat melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, manusia telah tiba pada suatu masa di mana garis pemisah antar kelompok masyarakat menjadi semakin kabur dan persentuhan antar individu menjadi semakin intens, tidak lagi begitu terikat oleh keterbatasan ruang dan waktu. Melalui tindakan komunikatif, manusia dapat mencapai proses saling kesepemahaman antar satu sama lain dan bukannya saling menguasai dan mendominasi, meskipun—meminjam ungkapan Gadamer yang olehnya Habermas juga mendapat pengaruh—jurang tradisi yang memisahkan antara dua orang atau lebih manusia, apalagi dalam skala masyarakat global, begitu luas dan dalam.

 Maka bagi Habermas, dalam memandang dominasi rasionalitas instrumental masyarakat modern, tantangan proyek Pencerahan yang telah dimulai semenjak hampir dua-tiga abad yg lalu dapat diatasi justru dengan cara melanjutkan proyek tersebut, dan dengan demikianlah harkat dan martabat rasionalitas manusia dapat dikembalikan sebagaimana bentuknya di awal pencerahan dahulu: pembebasan manusia dari berbagai belenggu. Belenggu ketidakmandirian, belenggu kebodohan—dan Habermas beserta para pendahulunya melangkah lebih jauh—belenggu dominasi dan penindasan antar sesama, bahkan dalam tingkat paling dasar yaitu komunikasi antar individu, serta belenggu-belenggu yang lain.


Catatan Akhir:

1  “Myth is already enlightenment, and enlightenment reverts to mythology.” Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Dialectic of the Enlightenment diterjemahkan oleh Edmund Jephcott (California: Stanford University Press), 2002, hlm. xviii.

2  Irfan Safrudin, “Etika Emansipatoris Jurgen Habermas: Etika Paradigmatik di Wilayah Praksis” dalam MediaTor, Vol. 5 No. 1, 2004, hlm. 4.

3  F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepenting Bersama Jurgen Habermas (Yogyakarta: PT Kanisius), 2009, hlm. 141.

4  “”Scientism” means science’s belief in itself: that is, the conviction that we can no longer understand science as one form of possible knowledge, but rather must identify knowledge with science.” Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interests diterjemahkan oleh Jeremy J. Saphiro (Boston: Beacon Press), 1972, hlm. 4.

5  F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas (Yogyakarta: PT Kanisius), 2003, hlm. 22.

6  Hardiman, Kritik Ideologi, hlm. 71-72.

7  “Today, domination perpetuates and extends itself not only through technology but as technology, and the latter provides the great legitimation of the expanding political power, which absorbs all spheres of culture.” Jürgen Habermas, Toward a Rational Society (Cambridge: Polity Press), 1987, hlm. 84.

8  Hardiman, Kritik Ideologi, hlm. 93-95.

9  Ibid., hlm. 101.

10  Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas, hlm. 29-30.

Facebook Comments