Ilustrasi (sumber: https://awolau.org/wp-content/uploads/2017/01/806_robin_weiner_awolo.png)

Artikel ini merupakan alih bahasa dari tulisan Chantal Mouffe berjudul In Defence of Left-Wing Populism yang terbit di The Conversation pada 29 April 2016. Artikel yang merupakan bagian dari seri Democracy Futures ini memajukan populisme sayap-kiri sebagai lawan atas menjamurnya populisme sayap-kanan sekaligus alternatif atas hegemoni neoliberal.

——

Kita sedang menyaksikan krisis demokrasi representatif yang terjadi di banyak negara Eropa. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam On the Political, krisis tersebut merupakan akibat dari konsepsi “konsensus sebagai pusat” yang didirikan di bawah hegemoni neoliberal antara partai kanan-moderat dan kiri-moderat.

Situasi pasca-politik ini telah menyebabkan tenggelamnya ide diskursus politik bahwa ada alternatif atas globalisasi neoliberal. Hal ini menutup kemungkinan perdebatan agonistik dan secara radikal mereduksi pilihan yang ditawarkan pada warga negara melalui pemilihan.

Terdapat orang-orang yang merayakan konsensus. Mereka memajukan konsensus sebagai tanda bahwa politik adversarial telah menjadi usang, sehingga demokrasi menjadi dewasa atau matang. Saya tidak setuju.

Hak Pilih dan Suara

Situasi “pasca-politik” telah menimbulkan sebuah kondisi yang menguntungkan bagi partai-partai populis dengan klaim mewakili orang-orang yang merasa tak didengar dan diabaikan dalam sistem representatif. Daya tarik mereka –partai-partai populis– adalah pada “rakyat” melawan ketidakpedulian “kekuasaan politik” yang, telah mengabaikan sektor-sektor populer, hanya berkonsentrasi secara eksklusif dengan kepentingan-kepentingan elite.

Persoalannya, bagaimanapun juga, adalah bahwa secara umum populisme pada partai-partai tersebut memiliki karakter sayap kanan. Kerap kali, cara mereka membawa serangkaian tuntutan sosial yang heterogen dengan menggunakan retorika xenophobia. Hal ini membentuk kesatuan “rakyat” melalui peng-eksklusi-an imigran.

Jadi, krisis demokrasi representatif bukanlah semata-mata krisis demokrasi representatif itu sendiri, tetapi krisis inkarnasi pasca-demokrasi saat ini. Sebagaimana protes Indignados di Spanyol: Kita punya hak pilih, tapi kita tidak punya suara.

Rupa-rupanya, jalan terbaik untuk mengembalikan sifat dasar partisan politik dan dengan demikian memperbaiki kekurangan perdebatan agonistik adalah dengan menghidupkan kembali dimensi adversarial dalam oposisi kiri-kanan yang telah disingkirkan oleh politik “jalan ketiga”. Bagaimanapun, hal ini tidak serta merta memungkinkan untuk diterapkan di banyak negara. Strategi-strategi lain dibutuhkan.

Ketika kita menguji partai kiri-moderat di Eropa, kita sadar bahwa mereka telah jauh terlibat dalam cara kerja hegemoni neoliberal untuk menawarkan alternatif. Hal ini menjadi jelas selama krisis 2008. Meskipun dalam kesempatan mereka, partai-partai tersebut tidak bisa mendapatkan kembali inisiatif dan menggunakan kuasa negara untuk memajukan sebuah politik yang lebih progresif.

Di banyak negara Eropa kita sekarang mengalami apa yang disebut sebagai “situasi populis”. Politik demokratik yang dinamis tidak lagi bisa dipahami dalam poros kiri-kanan tradisional.

Sejak saat itu, kompromi kiri-moderat dengan sistem semakin mendalam. Partai-partai ini tidak hanya menerima tetapi juga berkontribusi pada politik penghematan (the politics of austerity). Tindakan-tindakan pembawa petaka yang dihasilkan telah membawa kesengsaraan dan pengangguran di Eropa.

Jika kiri-moderat mengadvokasi apa yang Stuart Hall sebut “versi sosial-liberal dari neo-liberalisme”, maka tidak mengejutkan perihal perlawanan terhadap tindakan-tindakan tersebut, ketika perlawanan tersebut akhirnya datang dari kubu progresif, hanya bisa diekspresikan melalui gerakan protes seperti Indignados dan Occupy, yang menyerukan penolakan terhadap lembaga-lembaga perwakilan.

Sementara gerakan-gerakan ini memunculkan potensi meluasnya ketidakpuasaan dengan tatanan neoliberal, penolakan mereka (gerakan-gerakan protes) untuk terlibat dengan lembaga-lembaga politik membatasi dampaknya. Tanpa artikulasi dengan politik parlementer, mereka segera mulai kehilangan dinamisme mereka.

Jalan Baru Politik Progresif

Untungnya, dua pengecualian bertahan terus. Mereka, dua pengecualian tersebut, mengindikasikan bagaimana sebuah politik progresif baru dapat dibayangkan.

Di Yunani, Syriza, lahir sebuah koalisi dari gerakan kiri yang berbeda-beda di sekitar Synaspismos, bekas partai komunis Eropa, berhasil dalam membentuk partai radikal tipe baru. Tujuannya jelas tidak untuk menghancurkan institusi demokrasi liberal, melainkan sebagai wahana transformarsi untuk ekspresi tuntutan-tuntutan rakyat.

Di Spanyol, bangkitnya Podemos pada 2014 adalah berkat kapasitas sebuah kelompok intelektual muda dalam rangka mengambil manfaat dari kondisi yang ditimbulkan oleh Indignados untuk mengorganisasi sebuah gerakan partai. Kelompok tersebut diniatkan untuk menghentikan kebuntuan politik konsensual yang dibangun melalui transisi ke demokrasi tetapi kenyataannya hari ini mengalami kelesuan. Strategi mereka (Syriza dan Podemos) adalah membentuk kehendak kolektif populer dengan mengonstruksi sebuah batas antara kekuasaan elite dan “rakyat”.

Di banyak negara Eropa kita sekarang mengalami apa yang disebut sebagai “situasi populis”. Politik demokratik yang dinamis tidak lagi bisa dipahami dalam poros kiri-kanan tradisional.

Hal ini tidak hanya disebabkan oleh pasca-politik yang mengaburkan ragam batas, melainkan juga fakta bahwa transformasi kapitalisme yang ditimbulkan oleh pasca-Fordisme dan dominasi kapital finansial merupakan asal muasal dari multiplisitas tuntutan demokratik baru. Hal ini (tuntutan demokratik baru yang beragam) tidak bisa lagi ditangani dengan cukup mengaktifkan kembali konfrontasi kiri-kanan: mereka membutuhkan pembentukan sebuah tipe batas yang berbeda.

Apa yang dipertaruhkan adalah hubungan pelbagai tuntutan demokratik dengan potensi untuk membentuk sebuah “kehendak kolektif” yang berjuang untuk hegemoni yang lain. Hal ini jelas bahwa tuntutan demokratik dalam masyarakat kita tidak bisa semua terekspresikan melalui bentuk partai “vertikalis” yang mensubordinasi gerakan massa.

Sekalipun jika partai vertikalis tersebut telah tereformasi, tidak selalu mungkin atau dikehendaki untuk memaksakan tuntutan-tuntutan demokratik yang terekspresikan melalui gerakan sosial horizontal ke bentuk vertikalis yang hierarkis.

Kita butuh bentuk baru organisasi politik yang bisa mengartikulasikan kedua bentuk tersebut, di mana persatuan rakyat progresif tidak akan dibentuk secara konstitutif, sebagaimana dalam kasus populisme sayap-kanan, oleh peng-eksklusi-an imigran, tetapi dengan penentuan lawan (adversary) yang diwakili oleh kekuatan neoliberal. Inilah yang saya pahami dengan “populisme sayap-kiri”.

Membangun kembali populisme kiri

“Populis” pada umumnya digunakan dalam arti negatif. Ini adalah sebuah kekeliruan, karena populisme merepresentasikan dimensi penting dari demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai “kekuasaan rakyat” yang mengharuskan keberadaan “demos” –“rakyat”. Daripada menolak istilah populis, kita harus mengklaimnya kembali.

Perjuangan agonistik lebih dari sekadar perjuangan antara proyek hegemonik yang saling berkonflik. Ini adalah perjuangan tentang mengonstruksi rakyat.

Hal ini penting bagi gerakan kiri untuk memahami sifat dasar dari perjuangan ini. Sebagaimana istilah “kehendak kolektif”, “rakyat” selalu merupakan konstruksi politik.

Tidak ada “kita” tanpa “mereka”. Demikianlah adversary (lawan) didefinisikan, yang itu akan menentukan identitas rakyat. Dalam hubungan ini terletak salah satu perbedaan utama antara populisme sayap-kanan dan populisme sayap-kiri.

Saya yakin kita sedang menyaksikan transformasi mendalam dari batas-batas politik yang dulunya dominan di Eropa. Konfrontasi genting yang akan terjadi adalah antara populisme sayap-kiri dan populisme sayap-kanan.

Banyak tuntutan yang ada dalam masyarakat tidak memiliki esensi reaksioner atau karakter progresif. Ini tergantung bagaimana mereka (tuntutan masyarakat yang banyak) diartikulasikan, yang itu menentukan identitas mereka.

Hal ini mengemukakan peran bahwa representasi bermain dalam pembentukan kekuatan politik. Representasi bukanlah proses satu arah yang berjalan dari yang direpresentasikan ke representatif (perwakilan), karena itu identitas yang direpresentasikan adalah yang dipertaruhkan dalam proses.Kekurangan utama dari mereka yang berargumentasi bahwa demokrasi representatif adalah sebuah oxymoron dan bahwa demokrasi yang sejati haruslah langsung atau “presentist”. Yang perlu ditantang adalah kurangnya alternatif yang ditawarkan kepada warganegara, bukan pada gagasan tentang representasi itu sendiri.

Sebuah masyarakat demokratik yang pluralis tidak bisa eksis tanpa representasi. Untuk permulaan, identitas tidak pernah bersifat terberi. Mereka senantiasa terbentuk melalui identifikasi; proses identifikasi ini adalah proses representasi.

Subjek-subjek politik kolektif terbentuk lewat representasi. Mereka (subjek-subjek politik kolektif) tidak eksis sebelumnya. Setiap pernyataan identitas politik dengan demikian bersifat intrinsik, bukan ekstrinsik, pada proses representasi.

Kedua, dalam masyarakat demokratik di mana pluralisme tidak digambarkan dalam bentuk  anti-politik yang harmonis dan di mana kemungkinan antagonisme yang selalu ada diperhitungkan, institusi representatif, dengan memberi bentuk pada pembagian masyarakat, memainkan peran yang krusial dalam membuka kemungkinan institusionalisasi dimensi konfliktual ini.

Peran seperti itu dapat dipenuhi melalui adanya konfrontasi agonistik. Persoalan utama dengan model pasca-politik kita saat ini adalah ketiadaan konfrontasi. Hal ini tidak dapat diperbaiki melalui praktik-praktik “horizontalis” dari otonomi lokal, pengorganisasian diri dan demokrasi langsung yang berpaling dari institusi dan negara.

Renjana dalam politik

Aspek penting lain dari populisme sayap kiri adalah bahwa ia menerima peran sentral yang dimainkan oleh afeksi (emosi) dan renjana dalam politik. Saya menggunakan “renjana” untuk merujuk pada afeksi umum yang berperan dalam identifikasi bentuk-bentuk kolektif yang bersifat konstitutif terhadap politik identitas. Renjana menjalankan peran sentral dalam pembentukan kehendak kolektif sebagai inti dari setiap proyek populis sayap-kiri.

Usaha yang dilakukan oleh banyak teoritikus politik demokrasi-liberal untuk menyingkirkan renjana dari politik –mereka menolak untuk menerima peran sentral dari renjana— tidak diragukan lagi merupakan salah satu alasan kebencian mereka terhadap populisme. Ini adalah kekeliruan yang serius. Hanya karena wilayah ini telah ditinggalkan untuk populis sayap-kanan yang mana telah melakukan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.

Untungnya, terima kasih kepada perkembangan gerakan populis sayap-kiri, hal ini bisa berubah. Ini penting untuk memahami bahwa satu-satunya cara untuk melawan populisme sayap-kanan adalah melalui populisme sayap-kiri.

Saya yakin kita sedang menyaksikan transformasi mendalam dari batas-batas politik yang dulunya dominan di Eropa. Konfrontasi genting yang akan terjadi adalah antara populisme sayap-kiri dan populisme sayap-kanan.

Krisis dan Kesempatan di Eropa

Masa depan demokrasi tergantung pada perkembangan populisme sayap-kiri yang bisa menghidupkan kembali kepentingan dalam politik dengan memobilisasi renjana dan membangkitkan perdebatan agonistik tentang ketersediaan alternatif atas tatanan neoliberal yang mendorong de-demokratisasi. Mobilisasi ini harus terjadi di tataran Eropa. Untuk menang, proyek populis sayap-kiri perlu mendidik gerakan populis sayap-kiri dalam memperjuangkan pendasaran kembali demokrasi Eropa.

Kita sangat membutuhkan konfrontasi agonistik tentang masa depan Uni-Eropa. Banyak orang kiri mulai ragu pada kemungkinan membangun, dalam kerangka Uni-Eropa, sebuah alternatif atas model globalisasi neoliberal.

Uni Eropa makin dipersepsikan secara intrinsik sebagai proyek neoliberal yang tidak bisa direformasi. Nampaknya sia-sia mengusahakan transformasi institusi-institusi neoliberal; satu-satunya solusi adalah keluar.  Pandangan pesimistik seperti ini tidak diragukan lagi merupakan hasil dari fakta bahwa semua usaha untuk menantang kelaziman kekuasaan neoliberal senantiasa digambarkan sebagai anti-Eropa yang melawan keberadaan Uni Eropa.

Kita bisa katakan, mengikuti Gramsci, bahwa kita sedang menyaksikan sebuah “krisis organik” di mana model lama tidak bisa berlanjut tetapi yang terbaru belum lahir.

Tanpa kemungkinan melakukan kritisisme yang absah terhadap kebijakan neoliberal saat ini, tidak mengejutkan apabila semakin banyak orang berbelok menjadi Euro-skeptisisme. Mereka (orang yang berbelok pada Euro-skeptisime) percaya bahwa proyek Eropa itu sendiri merupakan sebab dari keadaan sulit kita. Mereka lebih khawatir integrasi Eropa hanya berarti penguatan hegemoni neoliberal.

Posisi seperti itu membahayakan keberlangsungan proyek Eropa. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan membangun keadaan untuk kontestasi demokratik dalam Uni Eropa.

Pada akar ketidakpuasaan dengan Uni Eropa terdapat ketiadaan proyek yang bisa memelihara identifikasi yang kuat antara penduduk Eropa dan menyediakan sebuah tujuan untuk memobilisasi renjana politik mereka dalam haluan demokrasi.

Uni Eropa saat ini tersusun dari para konsumen, bukan warga negara. Ini terutama dibentuk di sekitar pasar bersama dan tidak pernah benar-benar menciptakan kehendak bersama Eropa. Jadi tidak mengherankan apabila, dalam masa krisis ekonomi dan penghematan, beberapa orang akan mulai bertanya-tanya faedahnya. Mereka lupa pencapaian penting membawa perdamaian pada Eropa.

Sebuah kekeliruan bila menggambarkan krisis ini sebagai krisis proyek Eropa. Krisis tersebut adalah krisis inkarnasi neoliberal. Ini sebabnya usaha-usaha untuk memecahkan persoalan itu dengan kebijakan neoliberal yang lebih banyak saat ini tidak berhasil.

Pendekatan lebih baik akan merawat kesetiaan rakyat luas pada Uni Eropa dengan mengembangkan proyek sosio-politik yang menawarkan alternatif untuk menyingkap model neoliberal dalam beberapa dekade terakhir. Model ini (neoliberal) dalam krisis tetapi hal yang berbeda (alternatif) belum tersedia. Kita bisa katakan, mengikuti Gramsci, bahwa kita sedang menyaksikan sebuah “krisis organik” di mana model lama tidak bisa berlanjut tetapi yang terbaru belum lahir.

Satu-satunya cara untuk melawan kebangkitan sentimen anti-Eropa dan menghentikan pertumbuhan partai-partai populis sayap-kanan yang mendebarkan mereka (penduduk Eropa) adalah menyatukan rakyat Eropa di sekeliling proyek politik yang memberi mereka harapan akan masa depan yang berbeda, masa depan yang lebih demokratis.

Membangun sinergi antara partai kiri dan gerakan sosial di tataran Eropa akan memungkinkan kemunculan kehendak bersama yang bertujuan melakukan transformasi secara radikal atas tatanan yang sudah ada.

[Editor terj.: Risalatul Hukmi]

Facebook Comments