011046-2

Judul Buku : Filsafat Anti-Korupsi
Pengarang : Reza A. A. Wattimena
Jumlah Halaman : 208
Penerbit : Kanisius
Tahun Terbit : 2012

Seakan tiada akhir negara Indonesia terus dihantui oleh isu korupsi dalam setiap lini kehidupan bersama, baik dalam lembaga pemerintahan, institusi keagamaan, ormas, hingga menyentuh sistem pendidikan generasi penerus bangsa, baik dalam unit-unit kecil dan lokal maupun lembaga swasta maupun negara yang berskala besar. Korupsi  sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat negara ini. Penolakan terhadap sikap tersebut datang dari berbagai perspektif mulai dari perspektif keagamaan, moral bermasyarakat, hingga intelektual-rasional.

Buku ini berusaha untuk memaparkan korupsi berdasarkan perspektif ilmu filsafat untuk kemudian mengarah terhadap sikap untuk mencegah dan kalau mampu melenyapkannya. Dengan memahami secara rasional tindakan korupsi ini, diharapkan pembaca memperoleh kesadaran bahwa korupsi menyangkut kemanusiaan kita sehingga usaha konkret untuk mengatasinya sangat penting untuk dipikirkan bersama. Untuk dapat mengerti konsep korupsi secara filosofis maka kita perlu memahami apa hakikat korupsi dan mengapa kecenderungan korupsi bisa terdapat di antara manusia.

Penulis menyimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Ini berarti bahwa penulis menggunakan istilah “korupsi” ini tidak hanya sebatas dalam tindakan penyalahgunaan uang, seperti yang biasa kita pahami, melainkan pula kejahatan pada umumnya. Untuk memperkuat tesis ini dan menimba perspektif baru dari segi filsafat maka penulis menggunakan pemikiran berbagai tokoh seperti Friedrich Nietzsche, Marquis de Sade, Ellias Caneti, Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Theodor Adorno, dan Slavoj Zizek.

Pada bab pertama  buku ini, penulis mengaitkan korupsi dengan pemikiran Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dari Jerman, mengenai kuasa. Menurut Nietzche manusia memiliki kehendak untuk berkuasa (will to power) sebagai bagian dari kodrat alamiahnya. Hasrat terdalam manusia untuk berkuasa tersebut termanifestasikan melalui politik, di mana ia mencoba menguasai sesamanya, dan teknologi, di mana ia berupaya untuk menguasai alam di mana ia tinggal. Akar dari setiap kejahatan, termasuk di dalamnya korupsi, bagi Nietzsche ialah kemunafikan yaitu “penolakan naif terhadap kehendak untuk berkuasa atas nama moralitas (bdk. hlm. 42).

 Sesungguhnya kehendak untuk berkuasa bagaikan pedang bermata dua, karena memiliki sisi destruktif sekaligus konstruktif di dalamnya. Segi destruktif karena kehendak untuk berkuasa dapat mengarah pada sikap sewenang-wenang, sedangkan sisi konstruktif terwujud dalam keadaan terbukanya kemungkinan untuk merealisir hasrat berkuasa tersebut dalam kegiatan yang membangun. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa manusia tidak perlu secara munafik menampik hasrat untuk berkuasa, melainkan mengarahkannya terhadap kemungkinan yang lebih konstruktif, bukan koruptif, baik bagi dirinya sendiri maupun kehidupan bersama.

Pada bab selanjutnya, penulis menggunakan pemikiran seorang filsuf Prancis dari abad ke 18 bernama Marquis de Sade. Apabilah kita melihat nama filsuf ini (de Sade) sontak pikiran kita akan mengarah pada terminologi “sadis” atau sadism, dan memang pemikirannya memaparkan mengenai kejahatan (vice atau wickedness) dalam diri dan kehendak manusia. Filsfatnya cukup aneh karena terpengaruh aliran libertarian yang berarti “pemikir bebas tentang agama” yang marak pada abad XVII hingga XVIII di Prancis. Gaya hidup ini membenarkan gaya hidup yang menyimpang (perverse lifestyle). Selain itu dia juga dapat digolongkan sebagai pemikir anarkis, karena ide-idenya menyimpang dari moralitas.

Tedapat lima poin penting dalam filsafatnya. Pertama, pemikirannya berupa kritik terhadap teori kontrak sosial (sosial contract theory) dan situasi alamiah (state of nature). Bagi de Sade, tata sosial yang sesungguhnya adalah yang bersifat anarkis karena dunia hidup manusia pada kodratnya adalah jahat sehingga ketidakadilan merupakan sesuatu yang wajar. Kedua, manusia merupakan makhluk yang hidupnya sekadar mengejar nikmat melulu. Oleh sebab itu manusia ideal Sadean ialah manusia pemburu kenikmatan ekstrem, entah yang sifatnya temporer ataupun kekal. Ketiga, dunia bagi de Sade merupakan materi serta energi semata, dan karenanya ia tidak mempercayai adanya Tuhan karena segala fenomena yang terjadi di dalam kehidupan terjadi berdasarkan hukum alam.

Oleh sebab itu yang perlu dilakukan manusia hanyalah menghargai hukum alam tersebut. Itulah yang diyakini Sade sebagai sikap kepahlawanan (heroism). Keempat, di antara segala hukum yang ada, yang terpenting bagi de Sade ialah hukum benturan keras (strong collision) atau konflik. Kelima, dari sudut pandang estetika, tulisannya bernilai seni tinggi, meski terkesan vulgar dan kontroversial, sehingga memiliki pengaruh yang unik terhadap pembacanya. Tulisannya mengenai filsafat politik, metafisika, dan etika  memang diisi dengan paradoks dan penjelasan yang membingungkan namun terdapat tiga poin penting dalam argumennya yang bisa ditarik yaitu (i) bahwa tidak ada satu nilai universal yang berlaku untuk semua konteks, (ii) bahwa hidup sosial manusia pada dasarnya merupakan neraka yang terselubung, dan (iii) bahwa manusia tidak bisa lepas dari kodrat hewaninya untuk mencari kenikmatan. Bagi de Sade korupsi merupakan suatu bentuk konkret dari pemburuan kenikmatan tanpa batas yang dilakukan oleh manusia, yang selalu diselubungi oleh kemunafikan penampilan dan pencitraan.

Bab ketiga membahas mengenai pemikiran Elias Canetti (1905-1994) mengenai kodrat hewani dalam diri manusia. Kodrat hewani inilah yang memungkinkan manusia dengan latar belakang ekonomis maupun politis manapun berkumpul sebagai massa, bertindak korup, dan bersikap kejam terhadap sesamanya. Filsafatnya dapat digolongkan sebagai filsafat zoologis, karena menggunakan pengamatan atas perilaku hewan untuk mengkritik konsep mengenai keluhuran manusia. Filsafat ini juga disebut sebagai epistemologi naturalistik karena melihat bahwa setiap perilaku dan tindakan manusia didasari oleh suatu motif primitif yang dapat ditemukan pula dalam hewan-hewan.

Bagi Canneti, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah bisa lepas dari massa atau kerumunan. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama yaitu bahwa manusia mengalami “rasa takut untuk bersentuhan”. Segala bentuk tatanan sosial seperti  masyarakat, bangsa, dan negara dibentuk oleh manusia bukan karena kebutuhan ataupun kontrak sosial semata, melainkan juga karena manusia takut untuk bersentuhan dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi sebab terciptanya strata atau tingaktan/kasta dalam masyarakat. Tetapi pada satu titik tertentu, rasa takut itu akan berpuncak dan terjadi sebaliknya yaitu terciptanya massa atau kerumunan yang merupakan manifestasi dari rasa ketagihan akan sentuhan.

Kedua, “metamorfosis”. Canetti mengatakan bahwa manusia dapat berubah dengan melakukan empati, yakni mengambil posisi orang lain dan melihat dunia berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Dengan empati itu manusia dapat berpura-pura menjadi orang lain demi keselamatannya atau ketenarannya sendiri seperti bunglon. Semua ini dilakukan manusia karena manusia merupakan makhluk soliter yang cinta menyendiri dan selalu bernafsu untuk menguasai sesamanya. Tetapi tentu saja manusia itu merupakan makhluk yang terbatas sehingga ia menggabungkan dirinya ke dalam massa dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukannya sendirian. Dengan demikian, bagi Canetti hukum rimba berlaku dalam masyarakat di mana massa berperang melawan massa. Massa hadir untuk memberontak terhadap kekuasaan totaliter. Dilihat dari segi negatif, massa ini memungkinkan terjadinya apa yang diistilahkan sebagai “korupsi berjamaah” atau “korupsi massal” di mana seseorang yang sebenarnya memiliki niat untuk melakukan korupsi memanfaatkan orang-orang lain sebagai massa untuk mewujudkan niatnya.

Pemikir lain berpendapat bahwa korupsi disebabkan oleh banalitas atau sifat wajar kejahatan. Hal ini diungkapkan pada bab keempat mengenai pemikiran seorang filsuf politik bernama Hannah Arendt. Pada tanggal 11 April 1961 hingga 14 Agustus 1961 Arendt meliput sidang terhadap seorang perwira Nazi yang bernama Adolf Eichmann di Israel. Arendt heran karena Eichmann tidak tampak kejam sama sekali melainkan tampak seperti warga negara yang baik serta patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran yang kejam tidak diperlukan untuk melakukan suatu kejahatan yang brutal dan kejahatan bisa mengambil rupa wajah orang yang baik, polos, dan biasa saja. Eichmann merupakan seorang perwira militer yang patuh namun tidak sadar akan akibat dari tindakan patuhnya tersebut. Arendt melihat bahwa Eichmann bukanlah orang yang bodoh, melainkan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai ketidakberpikiran. Orang itu bisa saja cerdas namun tidak menggunakan kecerdasannya untuk berpikir secara menyeluruh dan bersikap kritis.

Dihubungkan dengan kejahatan massal seperti korupsi, terdapat dua hal yang menyebabkan kejahatan tersebut yaitu distorsi persepsi dan ketidakberpikiran. Distorsi persepsi mengaburkan pandangan manusia akan dunia sehingga kesesatan tersebut mempengaruhi perilakunya. Hal tersebut diperparah oleh sebab yang kedua, yaitu ketidakberpikiran, yang terjadi ketika orang menutup imajinasinya dan tidak bisa berkompasi (compassion) terhadap sesamanya. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Arendt kita melihat bahwa kejahatan besar seperti pemusnahan ras atau korupsi bisa dilakukan oleh orang biasa yang tidak merasa melakukan kejahatan melainkan melihat kejahatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Maka akar kejahatan tidak melulu kebencian atau dendam melainkan juga sikap patuh buta terhadap sistem dan aturan tanpa disertai sikap kritis maupun reflektif.

Kejahatan dalam diri manusia juga digambarkan dalam sejarah dalam bentuk simbolisme. Hal tersebut diungkapkan oleh Paul Ricoeur, yang pemikirannya dibahas dalam bab ke lima. Bagi Ricoeur akar kejahatan dalam diri manusia terletak dalam persentuhan dirinya dengan kejahatan itu sendiri. Kejahatan itu digambarkan oleh Ricoeur dalam tiga simbolisme yaitu simbolisme noda jiwa (defilement), simbolisme dosa (sin), dan simbolisme rasa bersalah (guilt). Terdapat tiga tingkat dari simbolisme kejahatan yaitu simbol primer (primary simbols), narasi (narratives), dan simbol spekulatif (speculative symbols). Kejahatan dalam ketiga tingkat itu termanifestasi dalam bahasa metaforik berupa keterasingan (estrangement), perbudakan (bondage), dan beban hidup (burden). Terdapat tiga macam level tafsiran terhadap simbol yaitu simbol primordial (primordial symbols), tafsiran level pertama (first degree hermeneutics), dan tafsiran level kedua (second degree hermeneutics). Level pertama dapat dilihat dalam simbol mengenai situasi berdosa sebagai bagian dari kodrat manusia. Dosa merupakan simbol dalam tataran primordial, kemudian pada tafsiran level pertama digambarkan sebagai dosa manusia pertama, yaitu Adam, lalu pada tafsiran level kedua digambarkan sebagai dosa asali dari semua manusia.

Pengalaman primordial manusia bersentuhan dengan realitas kejahatan tergambarkan dalam tiga simbolisme mendasar yaitu noda jiwa, dosa, dan rasa bersalah dalam tradisi mitologis manapun. Noda jiwa berkaitan dengan kejahatan sebagai sesuatu yang ditularkan dari luar diri manusia ke dalam jiwanya. Dosa merupakan suatu keadaan rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan rasa bersalah merupakan rasa tanggung jawab manusia terhadap kesalahannya. Dengan menggunakan simbolisme noda jiwa, Ricoeur menunjukkan bahwa setiap bentuk kemalangan dan penderitaan merupakan suatu peringatan untuk mengembalikan relasi manusia dengan yang kudus. Noda dosa menunjukkan dimensi kosmik dari manusia. Simbolisme dosa dijelaskan dalam dua cara. Pertama bahwa relasi manusia dengan yang kudus tidak lagi berbentuk sesuatu yang ada di alam melainkan dalam sejarah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kedua, kedosaaan merupakan rusaknya relasi tersebut yang merupakan tanggung jawab komunal maupun personal manusia. Dimensi manusiawi ditunjukkan oleh rasa bersalah. Pada taraf ini, manusia menyadari bahwa kedosaan merupakan tanggung jawab pribadinya. Taraf ini berpuncak pada sikap skrupel, yakni kesadaran yang terlalu taat pada peraturan. Menurut Ricoeur, sikap skrupel ini merupakan akar dari kejahatan.

Berdasarkan pemikiran Theodor Adorno, penulis melihat korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan sistemik. Hal ini dibahas pada bab keenam. Adorno melihat manusia sebagai suatu subjek yang aktif menghadapi dunia dan terputus dari alam keseluruhan, lalu secara sadar diri menjadi subjk yang melulu bersifat kalkulatif terhadap dunia. Manusia demi kepentingannya sendiri memberlakukan kontrol terhadap alam dengan menggunakan ilmu-ilmu alam dan teknologi. Dengan menggunakan akal budinya manusia dapat melakukan distansi dan abstraksi terhadap realitas. Manusia sebagai subjek bagi Adorno jatuh terhadap ilusi ketika menganggap dirinya sebagai suatu entitas yang tidak material sehingga terpisah dari alam. Pemikiran semacam ini oleh Adorno dinamakan sebagai “pemikiran identitas” (identity thinking) seperti yang terdapat dalam idealisme mutlak Hegel yang mereduksikan makna kerja dan aktivitas manusia melulu pada kerja akal budi. Padahal di samping itu terdapat berbagai aspek di dalam realitas yang tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh konsep akal budi manusia, yang disebut sebagai realitas non-identik (non-identical reality).

Adorno sependapat dengan Marx dengan mengatakan bahwa pikiran manusia tidaklah bersifat mandiri terhadap realitas melainkan justru terkait dengannya. Tetapi berseberangan dengan Marx, Adorno tidak setuju bahwa akar dari semua krisis peradaban terletak pada relasi sosial ekonomi kapitalisme. Kejahatan bagi Adorno terletak pada suatu sistem yang memanipulasi dan dimanipulasi masyarakat sehingga buta terhadap realitas sosial di sekitarnya. Menurut penulis, berangkat dari pemikiran Adorno, korupsi juga lahir dari fokus manusia yang terlalu berlebihan terhadap akal budi instrumental. Akal budi instrumental selalu berfokus pada efektivitas dan efisiensi ketimbang moralitas dan empati terhadap penderitaan dan kesulitan rakyat.

Filsuf terakhir yang dibahas dalam buku ini ialah Slavoj Zizek. Baginya, sisi gelap manusia terletak pada statusnya sebagai subjek yang dialektis, yaitu subjek yang dinamis dan memiliki berbagai kemungkinan tak terduga. Zizek membedakan antara tata simbolik (symbolic order) dengan kehidupan nyata (the Real). Bagi Zizek manusia sebagai subjek adalah kesadaran yang kosong, terlepas dari semua kepentingan dan kualitas-kualitas terdapat dalam dirinya. Subjek tersebut juga bersifat dialektis tetapi bukan Subjek Hegelian yang menelan yang lain. Sejalan dengan pemikiran Lacan, subjek bagi Zizek ialah subjek yang memiliki isi internal di luar jaringan-jaringan makna eksterior. Manusia sebagai subjek sudah harus mengerti (subject presumed to) apa yang seharusnya ia lakukan. Tetapi pada kenyataanya subjek itu mengalami apa yang disebut sebagai kemiskinan subjektif (subjective destitution), artinya subjek membatalkan dirinya sendiri dan menyerahkan sepenuhnya dirinya pada the Real, artinya subjek menyangkal dirinya sebagai yang absolut dan melakukan penyerahan diri pada ketidakpastian hidup. Karena itulah subjek mengalami kekosongan sehingga untuk mengisi rasa kosong tersebut subjek mengimbangi sisi dialektis dirinya dengan berbuat apapun, termasuk hal-hal jahat dan perbuatan korup.

Berdasarkan pemaparan pemikiran tokoh-tokoh tersebut penulis ingin menjabarkan bahwa sumber kejahatan ialah sisi gelap manusia sendiri yang ditolak dan disangkal sehingga muncul dengan sendirinya di luar kontrol kesadaran pelakunya. Penyangkalan diri pun dilakukan oleh masyarakat sehingga kejahatan kian marak dan diperparah oleh sistem hukum negara kita yang lemah. Sebagai solusi penulis menawarkan dua poin. Pertama, di tataran masyarakat luas penulis menyarankan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem hukum dan peradilan di negara ini. Kedua, di tataran personal, penulis menyarankan supaya pembaca mengenali dan menyadari sisi gelap yang terdapat dalam dirinya seperti hasrat berkuasa, sisi hewani, berburu kenikmatan, kemalasan dan ketidakberpikiran, serta kekosongan jiwa, dan mengelolanya, bukan dengan menekannya melainkan mengangkatnya hingga menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Itulah yang disebut sebagai proses transendensi atau pelampauan sisi gelap kemanusiaan kita.

Mahasiswa Fak. Filsafat Universitas Parahyangan, Pemimpin Redaksi Majalah Fokus, Anggota “Teater Puncta”

1 COMMENT

  1. Bilamana kekuasaan hanyalah terbatas pada kelurusan institusi pada konsensus awal dan kelurusan moral pada pemegang andil masyarakat (stake holder), maka dimanakah letak masyarakat yang pula memiliki kepentingan yang diharapkan pada negaranta sebagai institusi terbesar pada suatu asosiasi manusia bernama negara?? Apakah peran mereka terbatas pada moral penguasa dan sumpah institusi?? Apa gunanya kepentingan rakyat jelata bilamana semua kepentingan sudah diatasi oleh kepentingan bersama menurut penguasa??

LEAVE A REPLY