Sexy Killers (sumber:https://pbs.twimg.com/media/D2ov6sUU8AAx50h.jpg)

Dari mana datangnya sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan untuk “hidup” pada abad 21 yang penuh dengan cahaya? Darimana lagi jika bukan Pembangkit listrik bertenaga uap, gas, nuklir, energi terbarukan, dan lain sebagainya. Listrik tidak datang dari langit, dia datang dari korporasi para elite!

Kita ketahui, Film Sexy Killers fokus pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan tambang batubara sebagai ladang bahan bakarnya. Narasi-narasi yang disodorkan oleh para elite berbanding terbalik dari apa yang disajikan dalam film Sexy Killers. Para elite berkata, bahwa PLTU tidak mempunyai dampak bagi masyarakat di sekitar area tambang batu bara maupun di sekitar PLTU. Narasi-narasi retoris telah mengubur fakta kebenaran yang terjadi di lapangan. Alih-alih menjadi kebanggaan para elite di Jakarta, PLTU malah menjadi pembunuh, bukan hanya sekedar manusia, tetapi kehidupannya. Elite tak pernah dapat membedakan antara makhluk hidup dan kehidupan, antara takdir dan ulah tangan manusia, antara kerakusan dan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Halusinasi kronik, momen skizofrenik para elite Jakarta yang benar-benar hilang batas antara realitas (fakta?) dan fantasi.

Sexy Killers dan Penggugatan Narasi Elite

Banyak hal yang terjadi di sekitar PLTU. Seperti air yang keruh untuk kebutuhan makan dan minum, orang yang tenggelam dan tewas di kubangan bekas galian tambang, bronchitis kronis, kanker stadium IV, sawah rakyat hilang diganti ladang pertambangan, rumah menjadi miring dan ambruk, terumbu karang hancur diterpa jangkar pengangkut batu bara, dan nelayan yang tak lagi menjumpai ikan. Singkatnya, terdapat keterputusan antara manusia dan kehidupan, antara kondisi eksistensialnya dengan horizon hubungan mereka dengan dunia! Sebuah momen ketika kenikmatan kota harus dibayar mahal dan ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat sekitar PLTU. Luar biasa kemegahan dan ‘dosa’ kemanusiaan yang kita tanggung secara struktural setiap hari.

Menurut data Harvard University dan Greenpeace, batubara di Indonesia menyebabkan korban 6500 jiwa atau 17 kematian setiap harinya.

Dalam film tersebut, seorang petani yang bertetangga dengan tambang batu bara selama 20 Tahun di pinggiran kota Samarinda (Kaltim) mengatakan “Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah gak rusak, gak amburadul.  Sekarang ada (tambang) batubara rakyat kecil menjadi sengsara. Yang enak rakyat yang besar,  ongkang-ongkang kaki terima uang, kalo kita terima apa? Terima imbasnya, lumpur.” Bagi penulis, hasil wawancara ini lebih dari cukup untuk menggambarkan kondisi rakyat, khususnya kondisi petani di sekitar tambang batu bara. Air untuk irigasi sawah tertutup, kondisi persawahan tertutup lumpur hasil pertambangan batu bara, air bersih menjadi langka, malahan tidak ada sama sekali. Dampaknya, terjadi abnormalitas kesehatan tubuh. Hasil panen menjadi menurun drastis, kesejahteraan yang dijanjikan kepada masyarakat di sekitar tambang hanyalah omong kosong belaka para pemodal untuk ‘menghisap‘ rakyat kecil dan memperkaya diri sendiri.

Lebih parah lagi, petani yang bernama Noman ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan karena menolak adanya aktivitas pertambangan batu bara, dengan alasan yang terdengar aneh, ‘karena menganggu operasional perusahaan’. Noman ditangkap hanya karena menolak kehidupannya dihabisi batu bara, dihabisi oleh mereka para skizofrenik elite Jakarta dan elite-elite daerah tempat tambang batubara. Bukankah di dalam kasus ini telah terjadi ‘pseudo’-HAM? Sebuah kepalsuan akan keberhakan untuk merdeka (menyuarakan pendapat).Dari hal itu, menurut penulis memang “ada yang salah di-sana”, di tempat bagaimana para penguasa dan pemilik modal berpikir dan bertindak. Singkatnya, ada yang cacat di dalam pondasi ekonomi-politik global yang didasari pada liberalisme dan bermetamorfosis menjadi neo-liberalisme pada abad ini. Oligarki-oligarki baru muncul di Indonesia dengan hibriditas dan silang sengkarut berbagai kepentingan.

Selanjutnya, ada peristiwa anak tenggelam di kubangan galian tambang batubara. Sepanjang tahun 2018, kubangan bekas galian batubara telah menyebabkan 30 orang tewas, dan rata-rata korbannya adalah anak-anak (yang bermain di sekitar galian tambang). Bagaimana respon pemerintah daerah atas kejadian ini? Seorang reporter melakukan wawancara dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor:

Reporter (R): “Korban jatuh terus begini pak?”

Gubernur Kaltim (GK): “Tidak masalah. Nasibnya kasihan. Ikut prihatin”

R: “Untuk memutuskan ini bagaimana, Pak dari Pemprov Kaltim? Supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak?”

GK: “Korban jiwa itu di mana-mana terjadi

R : “Tapi ini bekas kolam tambang, meninggalnya?”

GK: “Ya Namanya nasib dia, meninggalnya di kolam tambang, kan.

R: “Tidak ada upaya, Pak supaya tidak terjadi lagi, Pak?”

GK: “Ikut prihatin. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat.

Itulah jawaban singkat, dan cukup mampu membuktikan bagaimana sikap seorang pemimpin daerah. Para ‘pemimpin’ yang melanggengkan kuasa tambang batubara dan acuh tak acuh pada rakyatnya sendiri, khususnya para korban lubang bekas galian tambang. Elite melanggengkan pengurasan bumi tanpa adanya pemulihan kembali, terbukti dengan adanya 8 juta lubang bekas tambang yang belum direklamasi dan di sisi lain, penindasan mati-matian dengan kata prihatin semata. Bukan hanya gagal secara moral, pernyataan sikap dari Gubernur Kaltim tersebut gagal dalam segala sisi, dari cara dia melihat, berpikir, memahami, dan bertindak sebagai manusia. Sebuah ungkapan yang membuat gusar, dan Guberbur Kaltim menyerahkannya pada hal-hal ‘transenden’.

Berikutnya, masalah kesehatan rakyat di sekitar area tambang dan PLTU. Di Palu, masyarakat di sekitar PLTU mengalami bronchitis kronis, penyakit yang menyebabkan sesak nafas karena tejadi gangguan pertukaran oksigen dan karbondioksida. Parahnya, Novi salah satu warga di sekitar PLTU Palu, mengalami kanker stadium IV di daerah laring (pernafasan bagian dalam). Novi telah menjalankan 9 kali kemoterapi, dan meninggal dua tahun selepas pengobatannya di Jakarta.

Dengan kata lain, dalam suatu negara demokrasi (liberal), masyarakat hanyalah berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan, alih-alih bebas, sebenarnya ini adalah penguasaan baru, sebuah demokrasi-semu.

Berbeda dengan apa yang disampaikan Presiden di dalam debat pilpres 2019 ,”Kami akan melakukan penghutanan kembali, reklamasi kembali, akan dibuat pantai wisata, kolam ikan besar, perlunya pengawasan pemerintah daerah dan kementerian lingkungan hidup, dan saya yakin bisa diselesaikan” Ujar, Joko Widodo (Jokowi), Calon no urut 01 (yang terpilih lagi). Di sisi lain, Prabowo sebagai kubu 02 sekaligus pemegang saham tambang mengatakan demikian, “Kalau kita tidak ada perbedaan, kenapa kita diadu-adu untuk ribut terus. Saya kira, kita setuju (statement Jokowi) dengan hal itu.” Ujar Prabowo. Pada nyatanya, para elite benar-benar kehilangan kebenaran, suatu halusinasi ‘kronis’ di alam sadarnya, toh, nyatanya perkataan itu hanyalah retorika semata, yang tak mempunyai hasil validitas, alih-alih fatal, dan berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan. Di sini, dari perkataan (yang katanya) dua negarawan tersebut, terdapat perkawinan silang antara kekuasaan dan para pemilik modal. Aroma lawas, dan sebagai tanda kutukan, korporasi selalu terkait erat dengan kekuasaan.

Menurut data Harvard University dan Greenpeace, batubara di Indonesia menyebabkan korban 6500 jiwa atau 17 kematian setiap harinya. Demikian sekelumit kecil permasalahan di sekitar tambang batubara dan PLTU. Pada dasarnya, tambang tersebut telah merenggut kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Di titik inilah, kita dapat berasumsi, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah dipaksa terputus dengan horizon harapan atas masa depan, atas hasrat untuk hidup. Lantas siapa yang salah di sisi ini? Siapa lagi jika bukan kapitalisme-neo-liberalisme. Suatu ideologi penuh kengerian dan monster yang siap menerkam kelas bawah, alih-alih bebas, manusia dipaksa terputus dari dunia, dipenjara secara tidak sadar.

Fase Keruntuhan Neoliberalisme ?

Kalangan liberal, mengatakan bahwa tujuan mereka adalah “menghasratkan kesejahteraan untuk semua, bukan untuk satu kelompok saja.” (Ludwig Von Mises, 2015: 13) Hal ini diungkapkan oleh para utilitarianisme Inggris dalam perkataan mereka, “kebahagiaan terbesar untuk orang banyak”, meskipun ungkapan ini kurang begitu canggih dan meyakinkan. Liberalisme, menurut Ludwig Von Mises sebagai perwakilan liberalisme klasik, dibedakan dari sosialisme bukan dari segi tujuan, melainkan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapat tujuan utama yang dalam konteks ini adalah kesejahteraan untuk semua. Adapun kritik yang dikeluarkan oleh V. Mises terhadap Marx:

  1. V. Mises mengkritik Marxisme―di dalam bukunya yang berjudul Liberalisme (1927)yang ia sebut sebagai “sosialisme saintifik”, sebagai sesuatu yang alih-alih mengkritik Romantisme, Marx tak jauh berbeda dengan kalangan romantik, tak dapat menghapus kabut khayalan dari pikirannya sendiri, serta berkata, bahwa cita-cita komunisme pada dasarnya cacat dan dibuang ketempat sampah sejarah. Singkatnya, sebuah cita-cita utopis! Baginya, impian sosialisme a la Marx merupakan bentuk ‘kecemburuan’ pada hal-hal yang tak dapat dinikmatinya selama ini, di sinilah Mises mengkritik Marx dengan dalih gangguan psikis.

  2. V. Mises melancarkan kritiknya dengan menggunakan argumentasi psikologis, bahwa Marx dan kalangan sosialis lainnya adalah seorang neurotik, yang ia sebut sebagai “kepalsuan yang menyelematkan”. Menurut Mises, “…Gagasan tersebut (sosialisme, komunisme), bukan dia, tapi dunia yang bersalah atas kegagalannya; dan ini meningkatkan keyakinan dirinya yang tertekan dan melepaskannya dari siksaan rasa rendah diri.” (Ludwig Von Mises, 2015: 23). Bagi Mises, Marx hanyalah penderita neurotik yang bergumam dan ingin mewujudkan suatu cita-cita yang utopis, sebuah khayalannya sendiri. Dengan gaya khasnya dia mengatakan, “…Kita tidak dapat mengantarkan pesakitan (kalangan kiri) kepada psikoanalis: jumlah mereka terlalu besar.

Tesis utama dari liberalisme adalah kebebasan. Bagi kalangan liberal, kebebasan adalah suatu hal yang unik yang tak dapat direduksi dan hal itu telah terberi (given) bagi seluruh manusia. Tetapi, kebebasan ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan atas suatu korporasi, dengan kata lain melindungi hak milik. Seperti yang dikatakan Mises, “kaum liberal berpendapat bahwa satu-satunya sistem kerjasama manusia yang boleh dilaksanakan dalam masyarakat yang berdasarkan pembagian kerja adalah kepemilikan pribadi atas alat pengeluaran (alat produksi)… Semua tuntutan liberalisme berasal dari tuntutan asas ini” (Ludwig Von Mises, 2015: 27). Artinya, bagi kaum liberal, tujuan dari kebebasan tak lain adalah untuk memprivatisasi alat produksi dan membuat orang semata-mata objek (sebuah alat). Setidaknya, dari sinilah muncul ide apa yang dinamakan sebagai demokrasi (liberal). Dengan kata lain, dalam suatu negara demokrasi (liberal), masyarakat hanyalah berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan, alih-alih bebas, sebenarnya ini adalah penguasaan baru, sebuah demokrasi-semu. Pun termasuk di dalam konteks saat ini yang disebut sebagai neo-liberalisme, metamorfosa dari liberalisme klasik.

Bagi Fukuyama, neoliberalisme, khususnya kapitalisme dan demokrasi liberal merupakan akhir sejarah―atau meminjam istilah Hegel sebagai roh absolut dari sejarah.

Menurut David Harvey, seorang pemikir Marxis kontemporer, di dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism (2005), neoliberalisme adalah teori praktik ekonomi politik yang menekankan bahwa kesejahteraan umat manusia dapat ditingkatkan dengan kebebasan ‘mutlak’ dan keterampilan wirausaha individu dalam kerangka kerja kelembagaan yang ditandai dengan hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdangan bebas[1] (David Harvey, 2005: 2). Pandangan Harvey tersebut dapat dibuktikan di dalam buku seorang penggagas ide-ide neo-liberal Milton Friedman, yang berjudul Capitalism and Freedom (2002), “Pertama, ruang lingkup pemerintahan harus dibatasi. Fungsi utamanya harus melindungi kebebasan kita dari musuh yang datang dari luar, maupun dari sesama warga negara kita sendiri: untuk memellihara hukum dan ketertiban, untuk menegakkan kontrak pribadi, untuk mendorong pasar bebas yang kompetitif. Prinsip kedua adalah kekuasaan pemerintah harus dibubarkan…”[2] (Milton Friedman, 2002: 2). Di sini, Friedman menekankan bahwa pemerintah harus betul-betul menghilangkan kekuasaannya dalam mengatur pasar bebas. Dengan kata lain, perhatian utama Friedman adalah kebebasan ‘competitive capitalism’ , yakni, dapat dibahasakan, berfungsinya korporasi-korporasi swasta dalam sistem pasar bebas, suatu sistem kebebasan ekonomi, dan kemudian menuju pada kebebasan politik. Seperti di dalam bagian pertama bukunya, The Relation between Economic Freedom and Political Freedom.

Francis Fukuyama mengatakan di dalam bukunya The End of History and The Last Man,…Saya berpendapat bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan ‘titik akhir dari evolusi ideologis manusia’, dan ‘bentuk final pemerintahan manusia’, sehingga ia bisa dikatakan sebagai akhir sejarah.” (Francis Fukuyama, 1992: 1). Bagi Fukuyama, neoliberalisme, khususnya kapitalisme dan demokrasi liberal merupakan akhir sejarah―atau meminjam istilah Hegel sebagai roh absolut dari sejarah. Benarkah demikian? Apakah akhir sejarah sudah menjadi kutukan semenjak jatuhnya tembok Berlin? Mari kita periksa satu persatu dan akhir sejarah akan ditunda. Sebelum itu, mari kita selidiki bahaya dan komplikasi-komplikasi dari ‘moncong’ neoliberalisme sehingga mengantarkannya pada kebangkrutan.

Pertama, jika mengikuti argumen David Harvey melalui Michael J. Thompson, neoliberalisme adalah proyek yang sejak awal bertujuan untuk memulihkan kekuatan kelas, sebuah proyek politik untuk membangun kondisi akumulasi modal dan mengembalikan kekuatan elite ekonomi. Artinya, kekuatan ekonomi menjadi tersentralisasi pada satu tempat, kesejahteraan untuk semua manusia menjadi ilusi belaka. Merunut pada sentralisasi ekonomi, maka yang bermain di pusaran tersebut adalah elite-elite lokal, elite-elite suatu negara, dan elite-elite negara adidaya global. Sebut saja salah satu kebijakan global yang disebut sebagai fleksibilitas pasar kerja atau Labour Market Flexibility (LMF). Kebijakan ini mengumandangkan kebijakan yang mengundang investasi datang ke negara lain, dengan dalih investasi datang, lapangan pekerjaan tersedia, pengangguran berkurang. Benarkah demikian? Perwujudan konkret dari kebijakan tersebut adalah ketidakpastian tenaga kerja, eksploitasi sumberdaya, degdradasi nilai tawar buruh, dan memburuknya kondisi kerja dan kesejahteraan (Hari Nugroho, Jurnal Indoprogress: 2012). Sehingga, kebijakan LMF menjadi pengacau suatu daerah yang didatangi investasi, sedangkan di dalam kasus film Sexy Killers adalah PLTU dan tambang batubara, dengan sekelumit masalah yang dihadapi rakyat. Dengan kata lain, kebijakan pasar bebas senantiasa bertentangan dengan prinsip yang diagungkannya.

Kedua, bagi Slavoj Žižek melalui Tom-Butler, di dalam bukunya Living in The End Times, Zizek menekankan bahwa kapitalisme dan demokrasi (liberal) menjadi gagal karena didasarkan pada budaya iri dan konsumerisme (Tom Butler, 2017: 308). Bagi Žižek, masalah-masalah kapitalisme-neoliberalisme tersebut telah membuat kerusakan di mana-mana, dari krisis ekologis hingga alam bawah sadar manusia. Budaya manusia menjadi dan sedang berada di dalam konsumerisme akut.

Ambil saja contoh, mall-mall besar menjadi salah satu medan penghancuran hasrat (desires). Hal ini terbukti dengan keinginan-keinginan yang tak terbatas abad ini dengan silang sengkarut dan hibriditas kelas-kelas sosial. Keinginan-keinginan yang tak terbatas ini diproduksi melalui iklan-iklan via media sosial. Sehingga untuk memenuhi tawaran pasar bebas, ada yang dikorbankan, yakni ekologi, buruh, dan para lumpun proletariat. Inilah fungsi ideologi, alih-alih agama kapitalisme bagi Žižek. Terlebih lagi, budaya ini diregenerasi melalui civitas akademik dengan seminar-seminar motivasi yang menyuruh manusia menjadi kaya berimajinasikan kemewahan, menjadi ‘penghisap’ dan monster yang memakan kelas bawah.

Di era sinematografi, kekuatan oligarki adalah melakukan pembungkaman melalui media dan meminggirkan media kritis untuk melakukan kritik kepada media arus utama yang telah ditunggangi para oligarki.

Ketiga, fase keruntuhan neoliberalisme menjadi semakin tampak ketika kekayaan dipindahkan dari kalangan bawah kepada kalangan atas. Dalam skala global, kekayaan dunia dipegang oleh 20% orang, 80% sisanya menjadi sebatas alat yang diperkerjakan, menjadi sales-sales yang hasilnya tersentralisasi pada satu tempat. Pada kasus ini contohnya ialah para elite lebih berminat bermain saham dan spekulasi mata uang, daripada membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang kooperatif dan adil bagi orang-orang dari kalangan bawah, toh, meskipun ada yang bermain di sektor perusahaan, itu hanyalah untuk menunjang permainan saham dan spekulasi mata uang global (dollar). Apa dampaknya? Dari saham dan spekulasi mata uang tersebut, terjadi PHK besar-besaran di Asia Tenggara dan terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2013.

Banyak hal yang dapat digali dari fase keruntuhan neoliberalisme selain tiga argumentasi di atas, seperti penghancuran hasrat kelas menengah ke bawah, alienasi baru, pemutusan kondisi eksistensial manusia, kuasi-transhumanisme, fasisme-kesadaran, jebakan involusi, dst, yang rata-rata berada di tataran spekulasi teoritis.

Lantas, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Di dalam Sexy Killers, pemilik tambang batubara dan saham PLTU dikuasai oleh para ‘penguasa’ semacam Luhut Pandjaitan, Sandiaga Uno, Prabowo, Surya Paloh, Hary Tanoe, Tommy Suharto, dst. “Era baru” demokrasi di Indonesia didominasi oleh para ‘oligarkh-oligarkh’ orde Baru yang terus melanggengkan kekuasaan dan otoritas melekat dari suatu negara predatoris dan kadang-kadang sewenang-wenang (Ross Tapsell, 2017: 127). Meskipun pemerintahan otoriter ‘tidak’ lagi memegang kendali, para ‘oligarkh’ dari Orde Baru ini terus mendominasi kekuatan politik dan bisnis hingga saat ini. Adapun tujuan para kaum ‘oligarkh’ tersebut adalah “mempertahankan kekayaan.”

Di era sinematografi, kekuatan oligarki adalah melakukan pembungkaman melalui media dan meminggirkan media kritis untuk melakukan kritik kepada media arus utama yang telah ditunggangi para oligarki. Sexy Killers merupakan perlawanan terhadap media arus utama yang menjadi dominasi wacana maupun berita di Indonesia sakaligus mampu menunjukkan bagaimana narasi neoliberalisme pada dasarnya memasuki fase keruntuhannya. Sexy killers adalah sebuah taktis alternatif perlawanan baru di era digital, di era sinematografi.

Meski terdapat beberapa tanggapan absurd terhadap film Sexy Killers semacam “Nonton Sexy Killers pakai laptop + Wifi pula, ngabisin listrik berapa tuh. Gitu menentang batubara.” Dan berbagai deretan pertanyaan maupun pernyataan senada. Argumentasi demikian bukan hanya absurd, bahkan tak masuk akal sama sekali. Analogi sederhananya semacam ini, “ngapain kita bersusah payah hidup bahwa kita pasti akan mati”, “ngapain juga melawan PLTU toh kita pun memakai listrik juga”. Kemungkinannya sangatlah kecil, alih-alih tidak mungkin sama sekali akan terjadi fenomena bunuh diri masal hanya karena menyadari bahwa kita pasti akan mati.

Kasus tersebut juga berlaku sama, bukan listriknya, tapi bagaimana cara dan dampak dari menghasilkan listrik tersebut, yang dalam kasus Sexy Killers adalah PLTU dan tambang batubara. Di dalam Sexy Killers terdapat alternatif pilihan untuk menggunakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan dampak negatifnya relatif kecil daripada menggunakan batubara. Tak perlu panjang lebar mengurusi tanggapan ‘gosip’ semacam itu, karena memang, kondisi pikiran dan gerak mereka telah bergeser pada budaya konsumtif nan ‘pragmatis’.

Akhir kata, meminjam istilah Marx, “Ada Hantu berkeliaran di Eropa―hantu Komunisme.” Yang dapat kita ganti dengan; “Ada Hantu sexy killers yang berkeliaran di kepala oligarki-oligarki dan berkeliaran di ruang sinematografi.” Dengan kata lain, meminjam istilah Derridean, bahwa masa depan adalah milik sekaligus peperangan para “Hantu-Hantu”. Selamat merayakan phantasmagoria!


 

Daftar Pustaka

Butler-Bowdon, Tom, 50 Philosophy Classic, Jhon Murray Press, London, 2017.

Eppler, Erhard, Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta, 2009.

Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, United States of America, 2002.

Fukuyama, Francis, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, PENERBIT QALAM, Yogyakarta, 2001.

Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York, 2005.

Jurnal Indoprogress, Merayakan Perdebatan, Resist Book, Yogyakarta, 2012.

Tappsel, Ross, Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, Marjin Kiri, Tangerang Selatan, 2017.

Von Mises, Ludwig, Liberalisme, Mj Production, Selangor, 2015.

 

Catatan Akhir

[1] Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade.

[2] First, the scope of government must be limited. Its major function must be to protect our freedom both from the enemies outside our gates and from our fellow-citizens: to preserve law and order, to enforce private contracts, to foster competitive markets. The second broad principle is that government power must be dispersed.

Facebook Comments