Manusia menurut Aristoteles adalah animal rationale, hewan yang berpikir. Berpikir bagi Aristoteles berarti mampu berbicara atau bisa berbahasa. Berbicara artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.^[1] Pemikiran Aristoteles ini praktis menjadi basis dari tradisi pemikiran filsafat Barat. Kalaupun ada yang berbeda paling-paling hanya modifikasi di sana-sini.

Namun, tidak semua orang berhak menyandang gelar kehormatan sebagai manusia. Aristoteles mengatakan, “Bagian jiwa yang berfungsi untuk mempertimbangkan sesuatu tidak ada dalam diri budak; perempuan mempunyainya tetapi ia tidak menguasainya; anak-anak mempunyainya tetapi belum berkembang.”^[2] Lebih lanjut dijelaskan dalam Glossary bahwa perempuan disebut tidak mempunyai penguasaan atas kemampuan deliberatif karena ia “[…]lebih tidak bisa menguasai keinginan makan dan perasannya dibanding laki-laki.”^[3]

Dalam pemikiran Aristotelian terdapat Rantai Agung Segala Sesuatu yang memuat hierarki segala yang ada; makhluk hidup atau tidak hidup, dari yang Ilahiah hingga yang Manusiawi menuju yang Hewani dan seterusnya. Dari atas ke bawah terjadi semacam dekadensi atau devaluasi. Siapa atau apa yang berada di atas lebih berharga atau memiliki keistimewaan lebih. Mungkin bisa disederhanakan seperti ini:

Tuhan>Manusia/Laki-laki>Perempuan>Hewan>Benda Mati

Pantas jika Rosi Braidotti berkata,“[…]’manusia’ bukanlah suatu istilah netral, tapi justru istilah yang hierarkis yang mengatur mana yang mendapat keistimewaan dan hak tertentu yang berkaitan erat dengan tradisi humanis dan ‘pengecualianisme’ [exceptionalism] antroposentris”.^[4]Kategori “manusia” itu sendiri secara implisit mengandung klasifikasi tentang siapa yang berhak disebut manusia. Kehormatan untuk disebut manusia itu sendiri berarti kehormatan untuk dipandang sebagai makhluk yang memiliki rasionalitas dan akal budi. Hal itu kemudian berkonsekuensi logis kepada diterima atau tidaknya subjek rasional itu sebagai subjek yang tahu (knower) dan bisa berkontribusi dalam diskursus filosofis-ilmiah.

Seperti dijelaskan oleh Joanna Bourke, dalam mengelompokkan manusia dengan hewan, Linnaeus memilih kategori yang feminin (menyusui). Sedangkan dalam mencari perbedaan dengan hewan, ia menggunakan kategori kemampuan menyadari atau bisa dikatakan rasionalitas yang identik dengan laki-laki.^[6]

Namun, menurut Walter Mignolo klasifikasi mengandung “manuver epistemik” yang “memunculkan diri sebagai kebenaran ontologis didukung dengan penelitian ‘ilmiah’”.^[5] Klasifikasi sendiri adalah alat untuk mendiskualifikasi. Yang tidak sesuai dengan konsep manusia berarti bukan manusia. Maka, semenjak perempuan tidak memenuhi definisi manusia, setidaknya dalam konsepsi Aristotelian, ia telah disisihkan dari kemungkinan menjadi subjek yang sepenuhnya rasional dan berakal budi.

Bagaimana manuver epistemik itu disahkan sebagai kebenaran ontologis? Di sini saya mencoba menjelajahi lebih lanjut salah satu program penyelidikan dalam filsafat ilmu dalam perspektif feminisme, yakni bagaimana ilmu dan filsafat ilmu turut mendukung subordinasi perempuan.

Salah satu usaha “naturalisasi” inferioritas perempuan dilakukan oleh Carl Linnaeus, salah satu pionir taksonomi dalam biologi yang hidup pada abad 18. Ia membedakan jenis hewan menjadi enam kelas: mamalia, aves, amphibia, pisces, insecta, dan vermes. Linnaeus mengelompokkan persamaan manusia dengan hewan berdasarkan kemampuannya menghasilkan susu (mamalia). Dalam membedakan manusia dengan hewan, ia mendefinisikan manusia sebagai Homo Sapiens, makhluk yang menyadari bahwa dirinya bukan hewan. Seperti dijelaskan oleh Joanna Bourke, dalam mengelompokkan manusia dengan hewan, Linnaeus memilih kategori yang feminin (menyusui). Sedangkan dalam mencari perbedaan dengan hewan, ia menggunakan kategori kemampuan menyadari atau bisa dikatakan rasionalitas yang identik dengan laki-laki.^[6] Dengan begitu, Linnaeus memberikan basis ilmiah mengapa perempuan lebih mendekati hewan daripada laki-laki. Perempuan menjadi makhluk yang berada dalam antara; bukan hewan, bukan manusia.

Usaha yang lebih kekinian ditunjukkan melalui penelitian-penelitian yang berusaha melihat “cognitive sex difference” atau perbedaan kemampuan kognitif berdasarkan jenis kelamin yang ditunjukkan Elizabeth Potter dalam pengantar bukunya Feminism and Philosophy of Science: An Introduction (2006). Misalnya, membandingkan tingkat kepandaian laki-laki dan perempuan dalam bidang matematika. Contoh yang lain, membandingkan tingkat agresifitas, dominasi, empati dan beberapa hal antara laki-laki dan perempuan.

Kedua contoh di atas memuat asumsi tertentu mengenai perempuan. Dalam kasus Linnaeus, perempuan sudah disingkirkan terlebih dahulu dari kepemilikan atas rasionalitas. Asumsi klasik mengenai posisi perempuan dalam Rantai Agung Segala Sesuatu hadir begitu jelas dalam batas yang diciptakannya. Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang dikutip Potter. Para peneliti itu mengasumsikan terlebih dahulu tentang perbedaan fundamental laki-laki dan perempuan. Kemudian, dari asumsi itu mereka mencoba membuktikan bahwa perbedaan laki-laki dan manusia bukan hanya alat kelaminnya saja, tetapi perbedaan itu mempengaruhi kemampuan kognitif pula.

Lelaki yang memukul wajah lelaki lain dan mencuri cincinnya mendapat hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan lelaki yang membunuh istrinya hanya dihukum tiga bulan kerja. Bahkan, pada tahun 1824 sudah didirikan “The Society for the Prevention of Cruelty to Animals”.

Dua contoh tersebut mempunyai tujuan sama, melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Jika disepakati bahwa pengetahuan itu tersituasi dan subjek yang tahu belajar dan memproduksi pengetahuan sesuai dengan komunitas epistemiknya, yang di dalamnya pula terdapat kepercayaan-kepercayaan tertentu^[7], maka harus diakui bahwa dua contoh di atas merupakan hasil produksi pengetahuan dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau rendah. Masyarakat yang seperti ini disebut patriarkis karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dengan begitu dapat dipahami, bahwa dukungan terhadap manuver epistemik oleh upaya saintifik “menaturalisasi” perbedaan seksual menjadi penting. Sebab, ia menjadi basis justifikasi mengapa subordinasi perempuan adalah hal yang dapat diterima dan tidak semestinya diganggu gugat.

Perlu diperhatikan pula dalam aspek historis yang menyebabkan pengetahuan semacam ini muncul. Dalam kasus Linnaeus, ia hidup di Eropa pada abad 18-an. Untuk menjadi pembanding, pada April 1872, seorang perempuan anonim di Inggris dengan nama pena An Earnest Englishwoman mengirim surat pembaca kepada koran The Times yang berisi aduan bahwa hak perempuan justru lebih rendah dari hewan. Dalam suratnya ia menunjukkan beberapa kasus di pengadilan yang menunjukkan ketimpangan hukuman. Lelaki yang memukul wajah lelaki lain dan mencuri cincinnya mendapat hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan lelaki yang membunuh istrinya hanya dihukum tiga bulan kerja. Bahkan, pada tahun 1824 sudah didirikan “The Society for the Prevention of Cruelty to Animals”. Pada masa tersebut, perempuan dapat dianggap sebagai warga kelas dua, bahkan mungkin kelas tiga. Maka, wajar jika pengetahuan yang menempatkan perempuan sebagai bukan sepenuhnya manusia, sebab ia adalah suatu justifikasi atas kekejaman zamannya.

Untuk melanjutkan penjelasan terkait pentingnya “naturalisasi” sebagai justifikasi, argumen saya: “Bukankah sah-sah saja kalau saya memperlakukan seorang perempuan dengan tidak manusiawi? Toh, dia bukan sepenuhnya manusia?” Oleh karena itu, tugas intelektual adalah menentukan kepantasan. Seperti halnya dengan yang telah dilakukan oleh pujangga Yunani Kuno, Euripides, yang dikutip Aristoteles. Euripides menyatakan, “’adalah hal yang pantas jika orang Yunani menguasi orang non-Yunani,’” intelektual-intelektual patriarkis adalah ia yang berkata, ’adalah hal yang pantas jika laki-laki menguasai perempuan.’”

Catatan Akhir:

^[1] M. Unies Ananda Raja, “Sejarah Singkat Diskursus mengenai Hewan dalam Filsafat Barat”, http://www.balairungpress.com/2018/01/sejarah-singkat-diskursus-mengenai-hewan-dalam-filsafat-barat/, 2018, diakses pada 15 September 2018

^[2] Aristotle, Politics, terj. C.D.C. Reeve, Indianapolis: Hackett, 1998, hlm. 23

^[3] Ibid, hlm. 262

^[4] Rosi Braidotti, “Posthuman Critical Theory” dalam D. Banerji and M.R. Paranjape (eds.), Critical Posthumanism and Planetary Futures, India: Springer India, 2016, hlm. 15

^[5] Walter Mignolo, “Yes, We Can!”, sebuah kata pengantar dalam Hamid Dabashi, Can Non-Europeans Think?, London: Zed Books, 2015, hlm. xi

^[6] Joanna Bourke, What It Means To Be Human: Reflections from 1791 to the Present, Inggris Raya: Virago Press, 2013, hlm. tidak ada.

^[7] Elizabeth Potter, Feminism and Philosophy of Science: An Introduction, London: Routledge, 2006, hlm. 13