Pada 30 November 2022, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat, Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengumumkan wafatnya Jiang Zemin pada usia 96 tahun akibat penyakit leukimia dan kegagalan multiorgan (CRI Online, 2022). Jiang dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Revolusioner Babaoshan Beijing pada 5 Desember 2022. Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Michael Wicaksono (2017, hlm. 525-543), biografi politik Jiang cukup kontroversial. Namun, dalam tulisan ini, penulis mencoba merangkum biografi singkat Jiang dari obituari yang disampaikan oleh Xi Jinping (2022) pada saat acara Pertemuan Peringatan Kawan Jiang Zemin yang dilaksanakan satu hari setelah pemakaman Jiang.
Jiang lahir di Kota Yangzhou, Jiangsu, Tiongkok, pada 17 Agustus 1926. Pada musim dingin tahun 1943, Jiang berpartisipasi dalam gerakan mahasiswa patriotik dan progresif yang diorganisasi oleh PKT. Pada bulan April 1946, Jiang bergabung ke PKT. Pascakemerdekaan RRT, Jiang ditugaskan oleh PKT untuk bekerja di perusahaan negara, lembaga penelitian ilmiah, kementerian, dan komisi nasional. Pada Kongres PKT ke-12, Jiang terpilih sebagai anggota Komite Sentral PKT. Pada 1985, Jiang menjabat sebagai Walikota Shanghai, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Komite Partai Kota Shanghai. Pada saat Sidang Pleno Pertama Komite Sentral PKT Ke-13, Jiang pun terpilih sebagai anggota Politbiro Komite Sentral PKT. Pada pergantian musim semi dan musim panas tahun 1989, kekacauan politik terjadi di Tiongkok. Kala itu, Jiang menjaga stabilitas Kota Shanghai dengan mendukung dan menerapkan keputusan dari Komite Sentral PKT untuk mengambil sikap yang tegas melawan kekacauan; mempertahankan kekuatan negara sosialis RRT; dan menjaga kepentingan fundamental rakyat secara efektif dengan mengandalkan dukungan solid dari seluruh anggota partai, pejabat, dan warga kota.
Jiang berjasa dalam memformulasikan sistem ekonomi pasar sosialis yang dimiliki Tiongkok dan pemikiran penting tentang ideologi “tiga perwakilan” (the three represents).
Pada Juni 1989, Jiang terpilih sebagai anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral PKT dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT pada Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKT Ke-13. Ketika Jiang mengambil posisi kepemimpinan inti PKT dan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), RRT tengah menghadapi tekanan eksternal dan internal yang serius. Jiang pada saat itu dengan tegas menyatakan, “demi kepentingan partai dan rakyat, saya akan mengabdikan diri sampai mati”. Pada November 1989, Sidang Pleno Kelima dari Komite Sentral PKT ke-13 memutuskan bahwa Jiang mengemban amanat sebagai Ketua Komisi Militer Pusat PKT.
Pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an, gejolak politik yang serius terjadi di Tiongkok dan gerakan komunis internasional. Jiang berhasil menstabilkan reformasi dan pembangunan program Sosialisme Berkepribadian Tiongkok (Socialism with Chinese Characteristics). Selama masa kepemimpinannya, Jiang dapat mengatasi kesulitan dan risiko di bidang politik, ekonomi, dan bencana alam. Jiang berhasil menahan dampak krisis keuangan di Asia dan mengatasi bencana banjir pada kurun 1998. Jiang memimpin kepemimpinan kolektif pusat selama 13 tahun antara Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKT Ke-13 hingga Kongres PKT ke-16 dengan menjunjung tinggi panji-panji Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong, dan program politik Deng Xiaoping.
Jiang berjasa dalam memformulasikan sistem ekonomi pasar sosialis yang dimiliki Tiongkok dan pemikiran penting tentang ideologi “tiga perwakilan” (the three represents). Di samping itu, Jiang pun berhasil mewujudkan kembalinya Hongkong dan Makau, kebijakan satu-Tiongkok (one-China policy), serta perlawanan atas kemerdekaan Taiwan. Pada 2004, ia secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Partai dan Komisi Militer Pusat. Setelah pensiun, Jiang mendukung kebijakan Komite Sentral PKT dalam membangun program politik Sosialisme Berkepribadian Tiongkok dan dengan tegas mendukung pembangunan PKT yang bersih dan jujur.
Ideologi Tiga Perwakilan
Pada 8 November 2002, Jiang di depan delegasi Kongres PKT ke-16 membuat laporan berjudul Membangun Masyarakat Cukup Sejahtera di Segala Bidang dan Menciptakan Situasi Baru untuk Mencapai Sosialisme Berkepribadian Tiongkok. Di sana, Jiang menawarkan pemikirannya tentang tiga perwakilan yang menurutnya merupakan warisan dan perkembangan dari Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong, dan program politik Deng Xiaoping. Kongres PKT ke-16 akhirnya memutuskan memasukan tiga perwakilan sebagai ideologi penuntun PKT dalam Konstitusi PKT, selain Marxisme-Leninisme, pemikiran Mao Zedong, dan program politik Deng Xiaoping (Zemin, 2002). Kemudian, pada 2004, ideologi tiga perwakilan tersebut secara sah dimasukkan ke dalam amandemen konstitusi negara. Oleh karena itu, saat ini, kita bisa secara legal menyebut bahwa ideologi tiga perwakilan menjadi pedoman legal nasional yang dimiliki Tiongkok (China Keywords Online, 2018).
Ideologi tiga perwakilan tersebut sebenarnya sudah mulai dikaji sejak Sidang Pleno Keempat dari Kongres Nasional PKT ke-13 pada 23-24 Juni 1989 di Beijing. Selama kunjungan Jiang ke Provinsi Guangdong pada bulan Februari 2000, ia mengajukan gagasannya tentang ideologi tiga perwakilan. Secara umum, ideologi tiga perwakilan mengharuskan PKT untuk mampu menjadi perwakilan (1) tren pengembangan kekuatan produktif yang maju; (2) orientasi budaya yang maju; dan (3) kepentingan mendasar dari mayoritas rakyat Tiongkok. Tawaran Jiang tersebut disampaikannya kembali secara sistematis pada saat perayaan ulang tahun PKT ke-80 pada bulan Juli 2001 (Zemin, 2002).
Xi Jinping (2008, hlm. 5) sewaktu menjabat sebagai Wakil Presiden RRT pada saat pembukaan Angkatan Belajar Musim Semi 2008 Sekolah Partai Komite Sentral PKT, menilai bahwa ideologi tiga perwakilan merupakan penghubung penting dari dari program politik Sosialisme Berkepribadian Tiongkok. Berbeda dengan Xi Jinping, Suar Suroso (2015, hlm. 269-270) yang pernah menjadi Sekretaris DPP Pemuda Rakyat pada tahun 1956, menafsirkan ideologi tiga perwakilan menjadi suatu bentuk penolakkan terhadap teori-teori sebelumnya yang menyokong sosialisme Tiongkok. Ideologi Jiang ini menjadi hasil dari penyimpulan pengalaman dalam pembangunan Sosialisme Berkepribadian Tiongkok di awal abad ke-21. Teori sebelumnya, yakni program politik milik Deng Xiaoping, diperkaya dengan ideologi tiga perwakilan milik Jiang. Hukum negasi dari negasi berlaku dalam perkembangan program politik Sosialisme Berkepribadian Tiongkok. Penyimpulan pengalaman praktis pembangunan sosialisme di RRT menghadirkan rumusan baru untuk melengkapi rumusan yang lama, sehingga yang lama tidak ditinggalkan atau dibuang. Oleh karena itu, menurut Suroso, Marxisme dari perspektif filsafat ilmu tidaklah mandeg, tetapi terus berkembang selama masih relevan.
Faktor dalam negeri yang menjadi pemicu lahirnya gagasan ideologi tiga perwakilan adalah perdebatan teoretis pembangunan sosialisme di antara elite PKT.
Pandangan Xi Jinping dan Suroso di atas bisa saja dianggap sebagai bentuk rasionalisasi ideologi Marxisme-Leninisme di Tiongkok. Aktivitas tersebut dapat dipandang sebagaimana halnya Mao yang menyignifikansikan Marxisme melalui jalan Desa Mengepung Kota, Perang Revolusi Agraria, dan Demokrasi Tipe Baru, yang saat itu juga dianggap menyimpang dari Marxisme. Hal tersebut selaras dengan yang telah disampaikan oleh Jiang ketika meyakinkan kelompok konservatif: bahwa Marxisme itu bukan dogma. Menurutnya, yang menentukan suatu kebijakan itu adalah kenyataan kondisi negara itu sendiri (Kuhn, 2010, hlm. 97). Di sisi lain, hal tersebut juga relevan dengan ajaran Mao tentang “pencarian kebenaran dari kenyataan”, yaitu menemukan kebenaran melalui praktik bernegara, dan melalui praktik praktik bernegara itu kebenaran dapat diuji dan dikembangkan. Menurut Suroso (2015, hlm. 376), pencarian kebenaran dari kenyataan adalah dasar dari ideologi Marxisme. Sebagai penekanan, penerapan Marxisme yang sesuai dengan syarat‐syarat objektif kenyataan praktik bernegara juga perlu dilakukan oleh para pemimpin Tiongkok pasca-Mao.
Ideologi tiga perwakilan yang digagas oleh Jiang adalah jawaban atas pertarungan geopolitik internasional saat itu, sebagaimana termanifestasi dalam terpuruknya perekonomian Tiongkok akibat konflik dalam negeri khususnya Peristiwa Tiananmen 1989 serta runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara satelitnya (Zemin, 2002). Dalam pertarungan geopolitik internasional pada saat itu, Amerika Serikat menggunakan dalih Peristiwa Tiananmen untuk meminta kepada lembaga-lembaga pinjaman internasional agar menunda pemberian pinjaman utang baru kepada RRT. Padahal, bagi RRT, pinjaman baru menjadi stimulus dalam pembangunan reformasi dan keterbukaan mereka. Implikasi dari tindakan lembaga-lembaga ekonomi Barat tersebut, nilai ekspor RRT menjadi merosot dan perdagangan RRT menjadi defisit pada tahun 1989 (Dittmer, 1990, hlm. 37-38). Barry Naughton (2009, hlm. 15) menilai Peristiwa Tiananmen memicu perubahan pola perekonomian dan politik RRT ke depannya.
Faktor dalam negeri yang menjadi pemicu lahirnya gagasan ideologi tiga perwakilan adalah perdebatan teoretis pembangunan sosialisme di antara elite PKT. Pada awal masa kepemimpinan Jiang, faksi konservatif pada saat Kongres PKT ke-13 (Desember 1990) menilai pecahnya Peristiwa Tiananmen disebabkan karena RRT menempuh jalan reformasi dan keterbukaan. Menurut mereka, jalan tersebut akan menjadikan RRT sebagai negara berhaluan kapitalis. Bagi Chen Yun, selaku representasi dari faksi konservatif, ekonomi pasar telah merusak ideologi sosialisme (Kuhn, 2010, hlm. 75). Faksi konservatif meminta kepada Jiang, sebagai pemimpin RRT yang baru, untuk menghentikan program reformasi dan keterbukaan.
Pandangan faksi konservatif ditentang oleh Deng ketika ia mengadakan perjalanannya ke Tiongkok selatan pada 18 Januari sampai 21 Februari 1992. Deng mengecam faksi konservatif yang dianggap membahayakan dalam proses pembangunan sosialisme di Tiongkok. Bahkan, Deng menganggap faksi konservatif lebih berbahaya dibandingkan faksi liberal. Deng meminta kepada Jiang agar menurunkan posisi para petinggi PKT yang tidak mempromosikan reformasi dan keterbukaan, serta memaksa Jiang untuk mendukung dan meneruskan program reformasi dan keterbukaan (Xiaoping, 1994, hlm. 362-363).
Setelah Jiang mengikuti saran dari Deng, tugas ia yang selanjutnya adalah meyakinkan faksi konservatif untuk meneruskan program reformasi dan keterbukaan. Jiang menyiapkan argumentasi yang tepat untuk meyakinkan faksi konservatif. Keruntuhan dan disintegrasi Uni Soviet, serta bubarnya negara-negara sosialis di Eropa Timur, dijadikan alasan oleh Jiang untuk meyakinkan faksi konservatif. Berdasarkan penelitiannya, keruntuhan dan disintegrasi Uni Soviet disebabkan oleh Uni Soviet itu sendiri yang mengabaikan reformasi. Dengan alasan ini, Jiang berhasil meyakinkan faksi konservatif (Kuhn, 2010, hlm. 76).
Ideologi tiga perwakilan juga sewarna dengan pandangan Xi Jinping saat ini. Ideologi tiga perwakilan menjadi penghubung antara pemikiran Mao Zedong dan program politik Deng Xiaoping. Tanpa adanya ideologi Jiang tersebut, perekonomian Tiongkok tidak mungkin bisa seperti halnya yang bisa dinikmati oleh rakyat Tiongkok saat ini. Hal ini dikarenakan apabila Jiang menempuh jalan antireformasi dan keterbukaan yang menjadi pandangan faksi konservatif, bisa saja perekonomian Tiongkok tidak ada bedanya dengan negara-negara sosialis lainnya, seperti Kuba dan Korea Utara. Oleh karena itu, Tiongkok tidak runtuh seperti Uni Soviet, tetapi hanya diisolasi oleh negara-negara kapitalis Barat beserta sekutu-sekutunya. Ekonomi politik yang diterapkan oleh RRT pada masa kepemimpinan Jiang diformulasikan dengan terminologi “Ekonomi Pasar Sosialis”.
Pada Kongres Nasional PKT ke-14, Jiang menguraikan secara singkat tentang Ekonomi Pasar Sosialis yang menurutnya telah diadvokasi oleh pemimpin PKT Generasi Kedua sejak Kongres PKT ke-11. Pada Kongres PKT ke-12, telah dirumuskan bahwa perencanaan adalah yang utama dan regulasi pasar adalah yang sekunder. Kemudian, pada Sidang Paripurna Ketiga, Komite Sentral PKT mengambil kesimpulan bahwa fase ekonomi komoditas adalah tahap yang tidak dapat dilewati dalam pembangunan sosial ekonomi RRT. Ekonomi sosialis milik Tiongkok adalah sistem ekonomi berbasis komoditas terencana yang diwujudkan dalam kepemilikan publik. Kesimpulan ini dipertegas kembali dalam Kongres Nasional PKT ke-13, yang menyatakan bahwa ekonomi komoditas terencana sosialis harus menjadi sistem yang mengintegrasikan perencanaan dengan regulasi pasar (Zemin, 1992). Oleh sebab itu, menurut Jiang, PKT harus secara tepat mengenali dan menangani hubungan antara perencanaan dan pasar, serta menjadikan program politik Deng Xiaoping tentang Sosialisme Berkepribadian Tiongkok sebagai pedoman PKT.
Jalan yang ditempuh oleh PKT dalam membangun sosialisme melalui pasar, menurut Fuwa Tetsuro (2002, hlm. 2-5), selaku Ketua Komite Sentral Partai Komunis Jepang, sebenarnya juga dilakukan oleh Vladimir Ilyich Lenin ketika menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru di Uni Soviet pada Maret 1921. Lenin, pada awalnya, menolak pengadopsian ekonomi pasar dengan mengadopsi kebijakan “pertukaran hasil produksi” yang mengatur petani untuk membarter jagung dengan komoditas industrial dan produk lainnya dari perkotaan. Akan tetapi, kebijakan ekonominya ini tidak berhasil. Maka, pada Oktober 1921, Lenin mengadopsi ekonomi pasar sebagai suatu keharusan dalam pembangunan awal sosialisme di Uni Soviet. Lima tahun pascawafatnya Lenin, Joseph Stalin mengganti Kebijakan Ekonomi Baru menjadi “Kolektivisasi Pertanian” yang memaksa petani mengumpulkan gandum mereka untuk diberikan kepada negara. Pengenalan ekonomi pasar di Uni Soviet diperkenalkan kembali oleh Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Dengan demikian, menurut Tetsuro (2002), Lenin adalah pemimpin Uni Soviet pertama yang mengangkat persoalan ekonomi pasar dan sosialisme.
Fraksi Kapitalis dalam Tubuh Partai
Sistem Ekonomi Pasar Sosialis berimplikasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Berdasarkan penelitian Toshiki Kanomori dan Zhao Zhijun (2004, hlm. 29), perusahaan milik negara mengalami penurunan jumlah, dari 1.547.190 perusahaan pada tahun 1992, menjadi 1.049.700 perusahaan pada tahun 2003. Sedangkan, perusahaan kolektif mengalami penurunan jumlah dari 4.159.417 perusahaan pada tahun 1992, menjadi 1.625.500 perusahaan pada tahun 2003. Di samping itu, perusahaan asing, pada tahun 1992, berjumlah 84.317 perusahaan, dan meningkat menjadi 226.373 perusahaan pada tahun 2003. Perusahaan swasta pada tahun 1992 berjumlah 139.633 perusahaan, dan jumlahnya meningkat menjadi 30 kali lipat, yakni berjumlah 3.005.524 perusahaan.
Menurut Jiang, para kapitalis nasional telah memberikan fungsi pendorong yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat di RRT. Peran para kapitalis nasional sejajar dengan peran yang diberikan oleh para proletar dan petani dalam pembangunan Sosialisme Berkepribadian Tiongkok (Zemin, 2002).
Dengan demikian, sejak dibukanya program reformasi dan keterbukaan, perusahaan swasta telah mendominasi perekonomian RRT dan juga menjadi yang paling banyak dalam menyerap sektor tenaga kerja. Pada 1989, sektor swasta hanya menyerap 1,6 juta tenaga kerja. Namun, pada 2003 terjadi kenaikan hingga sebesar 43 juta orang (Kanomori dan Zhijun, 2004, hlm. 34). Dengan komposisi seperti ini, sektor swasta memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan tenaga produktif di RRT. Tidak mengherankan apabila PKT pada tahun 2002 membuka keanggotaan partai dari kalangan kapitalis nasional (Kanomori dan Zhijun, 2004, hlm. 7-8). Alasan diterimanya para kapitalis nasional sebagai anggota dan kader PKT disampaikan oleh Jiang pada Kongres PKT ke-16. Menurut Jiang, para kapitalis nasional telah memberikan fungsi pendorong yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat di RRT. Peran para kapitalis nasional sejajar dengan peran yang diberikan oleh para proletar dan petani dalam pembangunan Sosialisme Berkepribadian Tiongkok (Zemin, 2002).
Selain itu, PKT juga mengalami krisis rekrutmen, yang menjadi alasan lain bagi Jiang untuk merekrut para kapitalis nasional. Berdasarkan statistik keanggotaan PKT, pada 1991 anggota PKT didominasi oleh generasi tua dan berpendidikan tidak tinggi (Gungwu dan Yongnian, 2003, hlm. 200). Menariknya, menurut survei yang dilakukan pada tahun 1990-an itu, petani muda di Distrik Ning, Provinsi Gansu, tidak tertarik menjadi anggota PKT. Alasan mereka adalah karena tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka. Hal itu juga terjadi dalam diri para pekerja yang enggan bergabung dalam keanggotaan PKT. Dalam survei yang dilakukan di Provinsi Hunan, para pekerja di sana hanya sekitar 9,4% yang ingin bergabung dengan PKT (Gungwu dan Yongnian, 2003, hlm. 193).
Dengan fakta-fakta seperti ini, sulit bagi PKT untuk meningkatkan tenaga produksi dalam upaya memodernisasi sosialisme di RRT. PKT nyatanya membutuhkan anggota yang berasal dari tenaga-tenaga muda yang terdidik dan terampil; yang akan dididik menjadi kader partai yang merah dan ahli. Ideologi tiga perwakilan menjadi alasan logis bagi PKT untuk memasukkan para kapitalis nasional sebagai anggota dan kader PKT. Akan tetapi, menurut penelitian Gungwu dan Yongnian (2003, hlm. 195), para kapitalis nasional sebagai anggota dan kader PKT tidak dapat memegang posisi penting dalam tubuh PKT. Kebijakan politik PKT ini masih diwarisi hingga kepemimpinan PKT generasi kelima saat ini.
___________________
REFERENSI
Gungwu, W. dan Yongnian, Z. (2003). Damage Control, The Chinese Communist Party in The Jiang Zemin Era. Eastern University Press.
Jinping, X. (2008). Tentang Beberapa Kesan dan Pengertian Belajar Sistem Teori Sosialisme Berkepribadian Tiongkok. Lembaga Anggrek Meihua.
Kanomori, T. dan Zhijun, Z. (2005). Private Sector Development in People’s Republic of China. ADB Institute.
Kuhn, R. L. (2010). A Modern Chinese Journey to the West: Economic Globalization and Dualism. Nova Science Publisher, Inc.
Suroso, S. (2015). Pikir Itu Pelita Hati. Ilmu Berpikir Mengubah Dunia: Dari Marxisme Sampai Teori Deng Xiaoping. Ultimus.
Wicaksono, M. (2017). Republik rakyat China dari Mao Zedong sampai Xi Jinping. Elex Media Komputindo.
Xiaoping, D. (1994). Selected Works of Deng Xiaoping Volume III (1982-1992). Foreign Languages Press.
Dittmer, L. (1990). China in 1989: The Crisis of Incomplete Reform. A Survey of Asia in 1989: Part I, 30(1). Hlm. 25-34. https://doi.org/10.2307/2644770
Naughton, B. (2009). China: Economic Transformation Before and After 1989. ResearchGate. https://dusselpeters.com/CECHIMEX/20180219_2009reformsbeforeandafter2009naughton.pdf
CRI (China Radio International) Online. (2022). Pengumuman kepada Seluruh Partai, Tentara dan Rakyat Berbagai Etnis. Diakses dari https://indonesian.cri.cn/2022/11/30/ARTI7HWailfjbsGmmT9adSrl221130.shtml
China Keywords Online. (2018). Pemikiran Penting “Tiga Mewakili”. Diakses dari http://indonesian.china.org.cn/china_key_words/2018-11/01/content_69517781.htm
Jinping, X. (2022). Full text of Xi Jinping’s speech at memorial meeting for Comrade Jiang Zemin. Diakses dari https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202212/t20221207_10986435.html
Zemin, J. (1992). Full Text of Jiang Zemin’s Report at 14th Party Congress. http://www.bjreview.com/document/txt/2011-03/29/content_363504_3.htm
Zemin, J. (2002). Full Text of Jiang Zemin’s Report at the 16th Party Congress. http://www.china.org.cn/english/2002/Nov/49107.htm
